Peneliti Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati/MI/Panca Syurkani
Peneliti Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati/MI/Panca Syurkani

Pejabat dari Kalangan Pebisnis Dinilai Profesional Bertugas

Nasional pemerintah politik Undang-Undang bisnis Pejabat Negara
Media Indonesia.com • 14 Mei 2022 23:45
Jakarta: Pejabat negara dari kalangan pebisnis disebut profesional menjalankan tugas. Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai mereka tak memprioritaskan kepentingan relasinya dalam bertugas.
 
Wasisto mengatakan mereka melepaskan kepentingan bisnis supaya tak berbenturan dengan tugas. "(Jika tak dilepas) maka pejabat tersebut berpotensi untuk tidak netral. Namun indikasi pejabat itu tidak netral sampai saat ini belum terlihat," kata Wasisto dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 14 Mei 2022.
 
Saat ini beberapa pengusaha seperti Joko Widodo, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia dan Sandiaga Salahuddin Uno, sudah menjadi pejabat publik. Meski demikian, Wasisto menilai regulasi yang dikeluarkan mereka masih cukup baik dan tak berpotensi terjadi benturan kepentingan dengan bisnis yang selama ini mereka geluti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Tanggapi Berbagai Survei, Pemerintah Berupaya Penuhi Ekspektasi Publik
 
Bahkan Wasisto juga belum melihat para teknokrat yang menjadi pejabat publik tersebut telah  menguntungkan relasi bisnisnya. Sebab saat ini regulasi dan aturan yang mengatur pejabat publik di Indonesia sudah sangat ketat. Selain itu, latar belakang atau bidang bisnis yang mereka geluti selama ini berbeda dengan jabatan publik yang mereka emban. 
 
Karena tidak linier, Wasisto masih menilai teknokrat yang saat ini menjabat sebagai birokrat belum menunjukkan benturan kepentingan dengan bisnis atau relasi bisnis yang ada saat ini. Sehingga tidak ada hubungan mutualisme antara jabatan yang saat ini mereka emban dengan dengan profesi yang dahulu mereka geluti.
 
"Apalagi Presiden Jokowi menginginkan adanya teknokrat di kementrian lembaga. Sehingga adanya presepsi mengenai adanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau relasi bisnisnya tidak berdasar menurut saya itu hanya pemikiran pribadi segelintir orang," kata Wasisto.
 
Menurut dia, tudingan itu tidak melihat keseluruhan regulasi yang sudah dibuat pejabat tersebut. Sehingga, menjadi tendensius tanpa dasar yang kuat.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif