Ratusan warga DKI Jakarta mengantre untuk mengurus surat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di RS Persahabatan, Jakarta. Foto: MI/Angga Yuniar.
Ratusan warga DKI Jakarta mengantre untuk mengurus surat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di RS Persahabatan, Jakarta. Foto: MI/Angga Yuniar.

Kemenkes Diminta Evaluasi Kisruh BPJS

Nasional bpjs kesehatan
Arga sumantri • 07 Januari 2019 10:56
Jakarta: Kementerian Kesehatan diminta mengevaluasi polemik penghentian kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit (RS). Peristiwa ini harus jadi yang terakhir.
 
"Kementerian Kesehatan harus melakukan evaluasi di internal akibat kekacauan dan polemik yang muncul," kata politikus NasDem Okky Asokawati di Jakarta, Senin, 6 Januari 2019.
 
Okky mengatakan penghentian kerja sama sejumlah RS dengan BPJS Kesehatan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Persoalan yang dipicu soal akreditasi rumah sakit ini, kata Okky, semestinya tidak perlu terjadi jika sejak awal diantisipasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyayangkan masalah ini membuat peserta BPJS menjadi korban. "Secara politik, pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga dirugikan atas informasi yang bias ini," ujar dia.
 
Menurutnya, ketentuan soal akreditasi ini tertuang dalam Pasal 7 huruf b angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Batas akhir akreditasi sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit berlaku sejak dua tahun Permenkes ini diundangkan, pada 27 Juli 2017.
 
"Dengan kata lain, batas akhir akreditasi rumah sakit dilakukan pada 27 Juli 2019 mendatang," beber Okky.
 
Bila merujuk data, Okky menyebut rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.217. Hanya 724 rumah sakit yang belum mendapat sertifikat akreditasi. Secara kuantitas, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS tentu lebih banyak.
 
Baca: Tak Melayani BPJS, Pasien Berkurang 50 Persen
 
Okky menerangkan pemberian sertifikat akreditasi ada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan bersama dinas kesehatan di daerah serta Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi). Ia menilai kisruh penghentian kerja sama sejumlah rumah sakit dengan BPJS disebabkan rendahnya koordinasi antara Kemenkes dengan dinas kesehatan sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat akreditasi.
 
Sertifikasi akreditasi terhadap rumah sakit, kata Okky, adalah hal penting sebagai upaya peningkatan kualitas dan layanan bagi masyarakat. Masalahnya, kemampuan rumah sakit di setiap wilayah berbeda-beda. Hal inilah yang semestinya dapat dikelola dengan baik oleh pihak dinas kesehatan di setiap daerah.
 
"Peran Kementerian Kesehatan juga tak kalah penting untuk melakukan monitoring, koordinasi, dan advokasi bilamana ada kendala di lapangan," jelas dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif