Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Komnas HAM Akan Sampaikan 8 Rekomendasi ke Jokowi

Nasional jokowi komnas ham
Fachri Audhia Hafiez • 11 Desember 2018 12:02
Jakarta: Presiden RI Joko Widodo akan menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta. Dalam kesempatan itu, Komnas HAM akan menyampaikan sejumlah rekomendasi.
 
"Komnas HAM sudah menyusun beberapa rekomendasi kaitannya dengan HAM. Kami akan memberikan delapan butir rekomendasi," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Desember 2018.
 
Beka tak membeberkan delapan butir rekomendasi itu. Dia hanya menjelaskan rekomendasi itu bagian dari lima isu utama tentang HAM dalam negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertama rekomendasi soal intoleransi kaitannya kondisi intoleransi di Indonesia. Kedua penyelesaian konflik agraria kemudian ketiga penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu," beber Beka.
 
Kemudian, keempat mengenai kepatuhan rekomendasi. Menurut Beka, Komnas HAM kerap memberikan rekomendasi, tapi banyak yang belum dipatuhi.
 
"Kami meminta presiden untuk mengeluarkan kebijakan supaya aparat pemerintah baik pusat maupun daerah mematuhi rekomendasi yang diberikan Komnas HAM," ucap Beka.
 
Baca: Komnas HAM Yakin Tuntaskan 10 Pelanggaran HAM Berat
 
Terakhir, soal revisi Undang-undang. Pihak Komnas HAM akan meminta presiden segera merevisi UU no 39 tahun 1999 demi penguatan peran kelembagaan.
 
"Soal penguatan kelembagaan Komnas HAM dari soal revisi UU 39 tahun 1999 dan revisi UU No. 26 tahun 2000 sampai kepada penguatan administrasi atau tata kelola Komnas. Kemudian Keppres atau soal anggaran segala macam," ujar Beka.
 
Beka mengaku, proses penyelesaian kasus HAM selama empat tahun pemerintahan Jokowi belum menunjukkan langkah berarti. Pun demikian, Jokowi telah memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) yang perlu diapresiasi.
 
"Soal budaya itu kan juga termasuk HAM. Itu kan enggak hanya diukur dari penyelesaian panggaran HAM berat saja tapi juga ekosob-nya harus kita apresiasi juga," kata Beka.
 
(YDH)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif