Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Pemaksaan Jadwal Berisiko Turunkan Kualitas Pilkada

Nasional Virus Korona pilkada serentak
Anggi Tondi Martaon • 12 Mei 2020 00:06
Jakarta: Penyesuaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dilakukan imbas pandemi virus korona (covid-19). Namun, langkah tersebut berisiko besar merusak mutu pesta demokrasi jika penyelenggaraan pilkada dipaksakan pada Desember 2020.
 
"Kalau pun kita mengambil langkah cepat tapi tidak diperhitungkan dengan baik dan menyeluruh jangan-jangan justru itu yang membuat kualitas pilkada menurun," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Medcom.id, Senin, 11 Mei 2020.
 
Menurut dia, terlalu ambisius jika pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan pada akhir tahun ini dari jadwal awal September 2020. Penyelenggara pemilu dihadapkan pada tugas berat yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan ketidakpastian berakhirnya status pandemi korona sebagai bencana nasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kita berada dalam situasi dilematis pada pelaksanaan teknis pilkada yang direncanakan Desember 2020," ungkap dia.
 
Kondisi berbeda jika pilkada diundur hingga 2021. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki waktu banyak mempersiapkan sekaligus menyesuaikan tahapan terutama yang melibatkan orang banyak, seperti verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan; pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih; dan kampanye.
 
Dia khawatir persiapan yang tergesa-gesa mengakibatkan sosialisasi kepada masyarakat berkurang. Hal itu berdampak pada kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan serta menurunkan kualitas pilkada.
 
"Bekerja cepat itu penting tapi tidak juga dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang baik atau tanpa proses yang demokratis. Misal karena mau mengejar cepat, partisipasi masyarakat diabaikan dan keterlibatan publik diabaikan, lalu sosialisasinya minim," sebut dia.
 
Baca: KPUD Diminta Tunggu Penyesuaian Anggaran Pilkada
 
Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu diharap menyusun aturan teknis pilkada yang berkualitas. Selain itu, aturan tersebut harus sejalan dengan upaya penanganan covid-19.
 
"Jangan sampai membuat penyelenggaraan pilkada itu kontra produktif dengan upaya penanganan covid-19," ujar dia.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif