Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id

Penundaan Pilkada 2020 Diusulkan Lewat Perppu

Nasional Virus Korona Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 29 Maret 2020 19:20
Jakarta: Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendukung Pilkada Serentak 2020 ditunda. Penyelenggaraan pesta demokrasi tidak bisa dipaksakan di tengah pandemi korona (covid-19).
 
"Dan kemudian harus dicarikan landasan hukumnya," kata Hadar dalam telekonferensi, Minggu, 29 Maret 2020.
 
Hadar menilai penundaan harus diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Dia khawatir bila mengandalkan revisi Undang-undang (UU) Pemilu memakan waktu cukup lama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengusulkan waktu penyelenggaraan tidak ditentukan secara eksplisit dalam Perppu. Penyelenggaraan baru bisa dilaksanakan setelah situasi aman dan kondusif.
 
(Baca: 4 Opsi Penundaan Pilkada 2020)
 
"Memang tidak satu pihak pun yang bisa memastikan kapan bencana yang kita hadapi ini berakhir, akan aman situasinya sehingga kita bisa kembali situasinya normal sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang menjadi tugas kita," tutur dia.
 
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Sigit Pamungkas mengatakan ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi landasan keluarnya Perppu Pilkada 2020. Salah satunya pemilihan bisa menjadi sumber penyebaran virus korona.
 
"Kalau misalnya tadi berkumpul terlalu banyak terkait pemilihan atau aktivitas tahapan pemilu lain, yang KPU tidak bisa membatasi karena perintah UU, misalnya maka itu bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu," kata Sigit.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif