Ilustrasi mudik. MI
Ilustrasi mudik. MI

Pemerintah Diminta Tutup Akses Pemudik dari Jakarta

Nasional Virus Korona virus corona
Juven Martua Sitompul • 28 Maret 2020 11:00
Jakarta: Pemerintah diminta menutup akses dari Jakarta dan menuju daerah. Sebab, imbauan agar tidak pulang ke kampung halaman di tengah wabah tak digubris masyarakat.
 
"Saya minta jalur transportasi ke berbagai daerah segera ditutup. Sebab, imbauan itu tidak cukup melarang orang mudik, harus ada tindakan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kepada Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 28 Maret 2020.
 
Kebijakan menutup akses dari dari daerah paling parah terdampak ini penting demi menyelamatkan daerah, khususnya desa-desa yang belum terpapar virus korona. Desa merupakan wilayah yang menjadi sumber produksi pangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Desa harus diselamatkan dari wabah penyakit sebelum berkembang karena merupakan sumber logistik," kata dia.
 
Dia menyebut semakin banyak orang dari Jakarta dan sekitarnya mudik ke kampung halaman jelang Ramadan yang segera datang. Potensi penularan virus dikhawatirkan semakin besar dan orang dalam pemantauan (ODP) kian meningkat.
 
"Saat ini saja pemudik yang ke Sumedang sudah 1.000 orang lebih karena banyak yang bekerja di Jakarta pulang kampung. Jalur transportasi harus segera ditutup, kecuali untuk angkutan barang logistik," kata Dedi.
 
Dedi khawatir jika jalur transportasi tidak segera ditutup, pemerintah tidak bisa lagi menahan masyarakat yang hendak pulang. Sehingga, kata dia, pencegahan virus yang pertama kali menjangkit Wuhan, Tiongkok itu sulit dilakukan.
 
"Maka, imbauan pemerintah agar masyarakat tak mudik tidak berarti apabila jalur transportasi tetap terbuka," ujarnya.
 
Baca: Pemerintah Godok Aturan Soal Karantina Wilayah
 
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) sudah menerapkan karantina wilayah menyikapi penyebaran covid-19. Di antaranya Tegal, Papua, Maluku, Solo, dan Bali. Namun, format keputusan karantina wilayahnya belum jelas.
 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggodok aturan terkait karantina wilayah imbas penyebaran virus korona (covid-19). Aturan itu menjadi acuan pemda mengarantina wilayahnya.
 
Baca: Jokowi Beberkan Alasan Enggan Terapkan Lockdown
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif