Presiden Joko Widodo. Medcom.id/Nur Azizah.
Presiden Joko Widodo. Medcom.id/Nur Azizah.

Jokowi Bakal Pangkas 18 Lembaga

Nasional jokowi menpan
Nur Azizah • 13 Juli 2020 18:35
Jakarta: Presiden Joko Widodo bakal merampingkan 18 lembaga/komisi. Namun, dia belum mau membocorkan institusi mana yang disasar.
 
"Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Jokowi saat berbincang-bincang dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.
 
Jokowi mengatakan semakin sedikit lembaga maka akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kendalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan dan komisi-komisi itu lagi," ujar dia.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin organisasi yang sederhana. Dia meyakini ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
 
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil," kata dia.
 
Baca: Menpan RB Rumuskan Usulan Pembubaran Lembaga
 
Sebelumnya, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo tengah mencermati lembaga dan komisi mana saja yang tidak bekerja maksimal. Lembaga dan komisi itu yang diusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk dibubarkan.
 
"KemenPAN-RB mencoba melihat mencermati lembaga-lembaga yang urgensinya belum maksimal dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran," kata Tjahjo kepada wartawan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Hingga saat ini masih ada 96 lembaga/komisi yang dibentuk berdasarkan keputusan Undang-undang, pemerintah, maupun presiden. Jumlah telah berkurang lantaran pemerintah sudah membubarkan 24 lembaga/komisi lebih dulu.
 
"Sekarang tinggal 96 lembaga/komisi. Sedang kita cek dan koordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk menungkinkan dihapus atau dikurangi," imbuh dia.
 
Tjahjo menyebut perampingan ini untuk mengefektifkan dan mengefisienkan lembaga agar tidak tumpang tindih. Ia mengklaim kebijakan ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo.
 
"Perampingan kelembagaan/komisi yqng dinilai tumpang tindih dengan kewenangan kementrian, tidak ada hubungan dengan Covid-19. Kan penjabaran visi misi presiden, reformasi birokrasi," jelas Tjahjo.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif