Ilustrasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020/MI.
Ilustrasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020/MI.

BPK Beberkan Masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Nasional keuangan BPK laporan keuangan pandemi covid-19
Theofilus Ifan Sucipto • 25 Juni 2021 11:00
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Namun, ada sejumlah masalah terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).
 
“Satu, permasalahan terkait program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN),” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
 
Menurut dia, pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi covid-19 pada LKPP. Padahal, hal itu sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agung mengatakan masalah berikutnya ialah realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC PEN 2020. Realisasi yang ditargetkan minimal Rp1,69 triliun itu tidak sesuai ketentuan.
 
“Lalu pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC PEN pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai,” ujar dia.
 
Baca: Laporan Keuangan 84 Kementerian/Lembaga Sabet Opini WTP
 
Agung menyebut masalah berikutnya berupa penyaluran belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan Non-KUR. Kemudian, belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC PEN dianggap belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program.
 
“Sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun,” papar Agung.
 
Masalah berikutnya yakni realisasi pengeluaran pembiayaan pada 2020. Pengeluaran dana sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan bertahap sesuai kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.
 
Agung menyebut masalah terakhir yakni pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC PEN pada 2020 di 2021. Anggaran itu sebagai sisa dana surat berharga negara (SBN) PC PEN 2020 dan kegiatan PC PEN 2020 yang dilanjutkan tahun ini.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif