Anggota organisasi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) unjuk rasa menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Anggota organisasi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) unjuk rasa menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Sejumlah Aktivis Perempuan Tolak RUU PKS

Nasional hak perempuan Komnas Perempuan
Kautsar Widya Prabowo • 14 Juli 2019 12:34
Jakarta: Sejumlah perempuan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menggelar aksi dalam menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Aturan dalam RUU itu dianggap tidak memiliki tolok ukur yang jelas.
 
Humas ACN Alwyah mengatakan banyak pasal dalam RUU tersebut yang tidak memiliki penjelasan secara rinci dan menjadi bias makna. Misalnya, terkait orientasi seksual yang multitafsir.
 
"Kita tahu orientasi seksual itu enggak hanya perempuan atau laki-laki, tapi dalam konteks ini bisa jadi bias antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perekpuan. Banyak yang bias dalam pasal-pasal ini. Tentunya bertentangan Pancasila, UUD 1945, norma agama juga," kata Alwyah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu, 14 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menilai RUU tersebut juga tidak dapat melindungi perempuan dalam tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Ia mengaku menyesalkan munculnya RUU PKS. Terlebih penggagas RUU ini adalah Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) yang seharusnya bisa melindungi kaum Hawa.
 
"Yang dibela sama Komnas Perempuan ini siapa? Komnas ini malah membekas orang-orang yang mengusung RUU PKS ini," tuturnya.
 
Menurut dia, aturan dalam RUU itu justru rentan bermasalah. Misalnya, yakni ketika laki-laki dan perempuan berhubungan intim di luar pernikahan dengan dalih suka sama suka, lantas tidak kena jerat pidana. Mereka baru akan terjerat pidana bila ada yang mengadu.
 
Bagi Alwyah, RUU PKS juga bias gender. Ia menyebut RUU itu berpotensi membuat banyak kasus perceraian. "Ketika misalnya perempuan disuruh suaminya untuk ngurus anak enggak mau, lapor. Terus kekerasan mungkin cuma sedikit, tapi bisa lapor. Karena ada dasar hukumnya. Ini yang enggak mau terima," tuturnya.
 
Alwyah mengaku bakal terus menyuarakan penolakan ini. Ia berkukuh meminta RUU itu dihapuskan. "Kalau pun di lapangan faktanya berbeda, kalau (perempuan) tidak terlindungi itu karena penegakan hukumnya di Indonesia yang perlu dibenerin. Bukan UU baru," pungkasnya.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif