NEWSTICKER
Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. ANT/Reno Esnir.
Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. ANT/Reno Esnir.

FPI Disarankan Mengubah Pedoman Organisasi

Nasional fpi
Candra Yuri Nuralam • 30 November 2019 15:12
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Juanda menyarankan organisasi massa (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) memperbaiki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dipermasalahkan Kementerian Dalam Negeri. Juanda meyakini bila isi pedoman organisasi FPI yang dipermasalahkan diubah, perpanjangan izin bisa lebih mulus.
 
"Saya pikir ubah saja, diperbaiki saja, lepaskan (diksi) syariatnya, lepaskan kata-kata khilafah islamiyah," kata Juanda di Hotel Ibis Thamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu 30 November 2019.
 
Juanda memahami posisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam polemik izin perpanjangan FPI. Ia pun menyarankan Tito tidak terburu-buru memberi restu jika masih ada hal yang dirasa mengganjal. Bagi Juanda, sikap Tito merupakan upaya preventif pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kebijakan yang sifatnya preventif pencegahan, nah mencegah jangan sampai ini terjadi berkembang hal-hal yang memecah belah, itu kewajiban dari Mendagri," ujar Juanda.
 
Juanda menilai FPI hanya perlu taat asas dan hukum yang ada. Ketika hal itu sudah dilakukan, maka FPI juga berhak menuntut pemerintah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
 
Juanda mengatakan pemerintah juga harus adil kepada FPI. Apabila ormas yang dipimpin Rizieq Shihab itu sudah menaati peraturan yang berlaku, pemerintah tidak punya alasan untuk menahan perpanjangan izin.
 
"Ketika tidak ada masalah, sudah dilepaskan kata-kata khilafah islamiyyah saya kira tidak ada juga alasan Mendagri tidak mengeluarkan SKT, kan sudah diikuti," pungkasnya.
 
Perpanjangan izin FPI masih menjadi polemik. Kementerian Agama sudah merekomendasikan agar izin FPI diperpanjang. Namun, keputusan perpanjangan izin tersebut ada di tangan Kemendagri.
 
Mendagri Tito Karnavian masih mengkaji penerbitan SKT FPI. Tito masih mempermasalahkan sejumlah poin dalam AD/ART FPI.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif