Ilustrasi - Medcom.id
Ilustrasi - Medcom.id

Pembahasan Larangan Napi Koruptor Maju Pilkada Berjalan Alot

Nasional
Cahya Mulyana • 12 November 2019 07:30
Jakarta: Pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berbeda pandangan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPU) untuk Pilkada 2020. Alasan utamanya karena undang-undang tidak ada yang menaungi aturan yang digaungkan KPU itu, serta Mahkamah Konstitusi (MK) sempat membatalkannya.
 
"Iya kita ikuti UU nya saja. Jadi gini ya. KPU itu tidak dalam konteks membuat norma baru. Dia hanya melaksanakan UU, bukan membuat norma baru," terang Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas di sela menghadiri Rapat Kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 11 November 2019.
 
Menurut dia, regulasi di atas PKPU mengizinkan mantan napi korupsi menjadi kandidat kepala daerah. Dengan begitu, regulasi di bawah UU tidak boleh melewati batasan maupun membuat norma baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ya harusnya begitu kalau mengikuti UU," tegasnya.
 
Pada kesempatan sama, perwakilan pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan hal serupa dan mengusung alasan yang senada dengan wakil rakyat. Maka agenda rapat yang membahas rancangan PKPU itu belum memperoleh kesepakatan karena usulan KPU melalui PKPU itu masih terdapat poin-poin yang belum mencapai kesepahaman.
 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyatakan larangan bagi narapidana korupsi yang sebelumnya menjadi salah satu syarat pencalonan kepala daerah sudah ditiadakan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hal itu karena Mahkamah Konstitusi menyatakan hal itu tidak sejalan dengan konstitusi.
 
"Dalam UU itu tidak melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sepanjamg mengungkapkan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagaimana mantan terpidana," ujar Akmal.
 
Menurut dia, hal ini sejalan dengan keputusan MK PUU nomor 8 tahun 2015 terkait pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. KPU diminta mengkaji lebih dalam mengenai larangan yang tertuang dalam rancangan PKPU tentang tahapan pencalonan Pilkada 2020.
 
"Apabila pasal tersebut dicantumkan dalam PKPU tentunya akan memicu gugatan, atas PKPU yang soal penetapan pencalonan," tegasnya.
 
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, pihaknya akan tetap mempertahankan usulan itu karena tidak ingin masyarakat kecewa ketika terdapat calon pemimpinnya memiliki riwayat hitam.
 
"Kalau menurut kami pemerintah dan DPR secara substansi dalam memerangi korupsi satu suara dengan KPU namun belum mendapatkan formula yang tepat mengenai persoalan ini hanya normanya saja. Apakah itu ditempatkan dalam UU atau PKPU," kata Arief.
 
Maka ia meminta pemerintah dan DPR segera memutuskan mengenai persoalan ini. Jika tidak menghendaki larangan mantan narapidana mencalonkan menjadi kepala daerah dalam PKPU maka perlu diatur dalam UU.
 
"Ketika semuanya memiliki kepentingan bersama maka larangan tersebut bisa dengan mudah tertuang dalam UU. Kalau menyerahkan kepada masyarakat, faktanya sekarang ada yang sudah ditahan pun bisa memenangkan pilkada. Yang kasihan kan rakyat yang memilihnya karena nantinya akan dipimpin oleh penggantinya, bukan yang mereka dulu pilih," pungkasnya.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif