Gedung Komisi Pemilihan Umum. Medcom/Faisal Abdalla.
Gedung Komisi Pemilihan Umum. Medcom/Faisal Abdalla.

KPU Hati-hati Merevisi Aturan Jeda Napi Ikut Pilkada

Nasional pilkada serentak
Cahya Mulyana • 13 Desember 2019 18:50
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyesuaikan peraturan KPU (PKPU) dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan mantan narapidana. KPU masih mempelajari putusan MK itu.
 
"Semoga segera tuntas dan usai itu kita terbitkan," tegas Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik kepada Media Indonesia, Jumat, 13 Desember 2019.
 
Evi mengatakan putusan itu sedang dikaji tim hukum KPU. KPU ingin memasukkan syarat jeda waktu bagi mantan narapidana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, sesuai putusan MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPU tak mau buru-buru mengubah PKPU. Kajian mendalam harus dilakukan agar revisi PKPU tak menimbulkan polemik di kemudian hari.
 
"Ini sedang dalam legal drafting oleh tim hukum untuk penyusunan ulang syarat calon di PKPU. Ini tidak akan lama tapi tetap dilakukan dengan kejelian," jelas Evi.
 
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Uji materi ini diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
 
Awalnya, Perludem dan ICW meminta MK melarang eks koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebelum 10 tahun selesai menjalani pidana penjara. Namun, MK menolak permohonan tersebut dan menetapkan jangka waktu seorang mantan napi dapat mencalonkan diri setelah 5 tahun usai menjalani masa pokok hukuman penjara.
 
Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi,'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana'.
 
MK memutus mengubah syarat dalam pasal tersebut. Pertama, napi eks koruptor mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.
 
Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menjadi:
 
(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 
(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
 
(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif