Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Bahas Penyempurnaan UU Parpol

Nasional parpol
Juven Martua Sitompul • 22 Mei 2019 07:49
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka membahas lebih lanjut penguatan partai politik (parpol) sebagai upaya pencegahan korupsi.
 
"KPK bersama LIPI mendatangi Kemendagri dan Kemenkeu untuk membahas lebih lanjut upaya memperkuat parpol sebagai bagian pencegahan korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Senin, 21 Mei 2019.
 
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kajian KPK dengan Pusat Penelitian Politik LIPI yang menghasilkan sejumlah rekomendasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Parpol. Dari kajian itu, KPK dan LIPI mengusulkan agar elemen-elemen sistem integritas partai politik (SIPP) dapat menjadi bagian dari penyempurnaan Undang-Undang Parpol ke depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk itu, KPK dan LIPI perlu melakukan diskusi dengan setidaknya lima instansi terkait seperti Kemdagri, Kemkeu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), dan Kementerian PPN/Bappenas, serta DPR-RI sebagai lembaga negara kunci dalam proses perbaikan UU Parpol," kata Febri.
 
Menurut Febri, dalam pertemuan di Kemenkeu, KPK yang diwakili Direktur Litbang, Wawan Wardiana dan Tim Satgas Politik dari Direktorat Dikyanmas KPK bersama LIPI membahas sejumlah hal dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran. Hal ini khususnya soal keberlanjutan pendanaan partai politik, termasuk sisi akuntabilitas penggunaan dan keterbukaan pada publik.
 
Pertemuan di Kemendagri dihadiri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, dan Direktur PJKAKI KPK Sujanarto, serta Tim Satgas Politik Dikyanmas KPK. Fokus pertemuan itu membahas aspek substansi penyempurnaan UU Parpol dan evaluasi efektifitas bantuan keuangan oleh negara pada parpol tahun 2018.
 
Baca: Penyebab Elektabilitas Partai Islam Rendah
 
"Di kedua audiensi ini, KPK datang bersama LIPI untuk membahas sejumlah substansi penyempurnaan UU Parpol ke depan," katanya.
 
KPK bersama LIPI sejak 2016 hingga 2018 telah menginisiasi perbaikan partai politik yang menghasilkan sebuah rekomendasi agar partai politik mengimplementasikan SIPP. Sistem ini terdiri dari kode etik, sistem rekrutmen, kaderisasi, pendanaan dan demokrasi internal.
 
Inisiasi perbaikan tata kelola di lembaga parpol ini merupakan bagian dari upaya KPK membangun sistem pencegahan korupsi di sektor politik. KPK tidak ingin membiarkan ratusan politikus di DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah terus menerus jatuh dalam perangkap korupsi.
 
"Sehingga, dibutuhkan upaya serius melakukan pembenahan di sektor politik," pungkas dia.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif