Parpol Diminta Tetap Coret Caleg Eks Koruptor

Fachri Audhia Hafiez 16 September 2018 02:42 WIB
pemilu serentak 2019
Parpol Diminta Tetap Coret Caleg Eks Koruptor
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Partai politik diminta tetap kepada komitmennya untuk tidak mencalonkan eks narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pileg 2019. Apalagi, parpol telah menyepakati itu dalam sebuah pakta integritas yang ditandatangani masing-masing ketua umum partai.

"Seharusnya parpol tetap komitmen untuk mencoret nama mantan napi korup yang akan maju di Pileg 2019. Karena mereka sudah menandatangi pakta integritas," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 September 2018.

Tak hanya parpol, semua pihak juga diharapkan menjunjung semangat antikorupsi. Jika ke depannya ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol harus membuktikan tidak akan mencalonkan mantan napi.


"Apabila nanti ada revisi UU pemilu, larangan (caleg napi) ini dimasukan dalam revisi UU pemilu itu, buktikan bahwa memang benar ada semangat untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi," ujar Almas.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, pimpinan parpol wajib menandatangi pakta integritas yang berisi tiga poin.

Pertama, komitmen parpol dalam seleksi caleg dengan memilih orang yang berintegritas. Selain itu, tidak terlibat korupsi, kolusi, nepotisme, dan melanggar hukum.

Kedua, nama caleg yang diusung bukan yang pernah terjerat kasus bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi. Terakhir, parpol bersedia dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan jika terbukti bekas napi tiga jenis kejahatan tersebut.

Namun, MA mengabulkan permohonan gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Dalam putusannya, MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

MA juga membatalkan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Pertimbangan MA, aturan dalam PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pemilu.



(AZF)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id