Frasa Motif Politik Dinilai akan Sulitkan Aparat
Anggota DPR Fraksi PKB Mohammad Toha
Jakarta: Anggota Pansus RUU Antiterorisme Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Toha menilai frasa motif politik dan ideologi dapat menyulitkan aparat. Polisi dan jaksa dinilai akan sulit membuktikan motif politik dan ideologi pada terduga teroris. 

Muhammad Toha menjelaskan segala aksi yang menimbulkan ketakutan dan teror bisa dikatakan terorisme. Meskipun yang bersangkutan tak memiliki motif dan ideologi. 

"Yang terjadi di Alam Sutera (Tangerang Selatan) itu merupakan aksi terorisme juga walaupun tidak memiliki motif," kata Toha di acara Metro Hari Ini, Kamis 24 Mei 2018. 


Menurut dia, selama ini Densus 88 pun tak sembarang menangkap seseorang. Harus bukti permulaan yang cukup dan informasi intelijen menetapkan seseorang sebagai teroris. 

"Kita sudah tahu jaringan teroris itu di dalam akuarium, tapi kita sekarang tidak bisa nangkap. Apakah dalam akuarium itu punya motif dan ideologi yang sama belum tentu," jelasnya. 

Sepuluh fraksi DPR telah menyepakati definisi terorisme dalam RUU Terorisme memuat frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan. RUU Terorisme pun segera dibawa ke rapat paripurna yang bakal digelar hari ini.

Baca: DPR Sepakat Frasa Motif Politik Masuk Definisi Terorisme

PKB jadi salah satu partai yang tak sepakat dengan pemuatan frasa itu dalam RUU Terorisme. Namun, dalam perkembangan rapat kerja panitia khusus (pansus) RUU Terorisme, PKB akhirnya menyetujui.

"Dalam hati kami berdasarkan logika disampaikan adanya keberatan dan kesulitan terkait definisi ini diberi tambahan motif. Tapi sebagai wujud musyawarah mufakat maka kami pun akhirnya di alternatif dua," kata Toha dalam rapar kerja pansus RUU Terorisme di Komplek Parlemen, Kamis malam, 24 Mei 2018.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id