Ketua KPU: PKPU tak Perlu Tanda Tangan Menkumham
Ketua KPU Arief Budiman/ANT/Aprilio Akbar
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan Peraturan KPU tak perlu tanda tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laloly. Tugas Kemenkumham hanya mencatat.

"PKPU itu yang membuat kan KPU. Kemenkumham itu mengundangkan, mencatatkan di dalam lembaran negara atau berita negara," tegas Arief di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

PKPU, jelas Arief, merupakan peraturan lembaga. Aturan itu otomatis berlaku setelah  ditandatangani ketua KPU dan diterbitkan.


"Undang-Undang yang menandatangani Presiden. Peraturan lembaga negara yang mengesahkan siapa? Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Perindustrian yang mengesahkan siapa? Menteri Perindustrian," beber dia.

Baca: KPU Enggan Memperdebatkan Keabsahan PKPU

Dilansir dari situs resmi www.kpu.go.id, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, pada Sabtu, 30 Juni 2018.

Ketentuan tentang larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan. Aturan pelarangan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h berbunyi, "Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id