NEWSTICKER
Antara Foto
Antara Foto

Dana Bantuan Parpol dari Waktu ke Waktu

Nasional parpol partai politik
M Sholahadhin Azhar • 12 Juli 2017 10:06
medcom.id, Jakarta: Dana bantuan untuk partai politik bukan hanya kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Beberapa tahun lalu, kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999, lalu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 
"Disebutkan bahwa pengaturan pemberian bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan perolehan suara dalam pemilu sebelumnya sebesar Rp1.000 per suara sah pada pemilu legislatif 2009," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Rabu 12 Juli 2017.
 
Selanjutnya, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengubah dasar penghitungan bantuan keuangan negara bagi partai politik. Bantuan yang awalnya didasarkan perolehan suara diubah menjadi berdasarkan kursi, artinya partai politik yang tidak memperoleh kursi tidak mendapatkan bantuan keuangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun PP Nomor 29 Tahun 2005 mengatur bahwa partai politik tingkat pusat memperoleh bantuan Rp21 juta per kursi. Sedangkan jumlah bantuan kepada partai tingkat daerah tidak boleh melebihi bantuan tingkat pusat.
 
"Pada 2009, dasar perhitungan bantuan keuangan negara kepada partai kembali diubah," ujar Tjahjo.
 
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bantuan kembali diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan jumlah suara sah pada pemilu legislatif. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, pengaturan harga bantuan per suara untuk partai politik tingkat pusat ditentukan berdasarkan besaran bantuan APBN tahun sebelumnya.
 
Bantuan juga dibagi berdasarkan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya. Sedangkan untuk partai politik di daerah, ditentukan berdasarkan besaran bantuan APBD tahun sebelumnya. Besaran bantuan keuangan yang bersumber APBN adalah Rp108 per suara sah.
 
"Berdasarkan alokasi besaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD dari tahun ke tahun mulai 2004 sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami perubahan atau peningkatan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah," kata Tjahjo.
 
Yang terbaru, pemerintah akan menyesuaikan kenaikan bantuan keuangan persuara sah dari Rp108 menjadi nilai persuara sah tingkat pusat sebesar Rp1.000. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyesuaian kenaikan bantuan keuangan persuara sah didasari beberapa hal.
 
"Kebutuhan partai politik, penyesuaian besaran nilai bantuan keuangan dan indeks harga konsumen atau IHK," tutur Tjahjo.
 
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan politikus Partai Golkar Zainuddin Amali menyambut baik usulan pemerintah tersebut. Menurut Agus, rencana itu akan mempermudah pembinaan partai politik hingga akar rumput.
 
Sedangkan Zainuddin berpendapat harus ada mekanisme pengawasan lebih ketat terhadap dana bantuan partai politik. "Karena menggunakan APBN."
 
Klik: KPK Rekomendasikan Dana Bantuan Parpol Diberi Setengah
 


 

(TRK)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif