Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Anggota Panja Jiwasraya Diminta Tidak Terlalu Terbuka

Nasional Jiwasraya
Anggi Tondi Martaon • 04 Februari 2020 17:20
Jakarta: Anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya diminta tak terlalu terbuka kepada publik. Karena tak semua informasi kasus Jiwasraya boleh dibagikan ke masyarakat luas.
 
"Dalam rapat internal tadi saya juga menegaskan kepada semua anggota nanti dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan Jampidsus dan para penyidik tidak semua hal bisa dibuka," kata Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Hery di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Menurut dia, keputusan itu disepakati semua anggota panja. Hasil RDP Komisi III dan Kejagung tak bisa semuanya dibeberkan ke publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Artinya karena kasus ini sedang dalam penyidikan, agar tidak bias, kita harus menghargai. Anggota panja, pimpinan panja harus menghargai jika ada hal-hal yang masih bersifat rahasia penyidikan perkara," ungkap dia.
 
Anggota Panja Jiwasraya Diminta Tidak Terlalu Terbuka
Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/RAMDANI
 
Herman menegaskan pembentukan panja juga bukan untuk mengintervensi penyidikan kasus dugaan gagal bayar Jiwasraya. Panja sepenuhnya mendukung pengungkapan kasus yang merugikan negara lebih Rp13,7 triliun itu.
 
"Dan bagaimana secepatnya mengembalikan uang nasabah yang digelapkan. Itu kira-kira tujuan panja," ujar dia.
 
Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Mereka ialah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif