Yusril Menilai PBB Dizalimi
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra. (ANT)
Jakarta: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mendaftarkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan KPU Provinsi Papua Barat. Yusril menilai KPU melakukan kesalahan fatal yang berakibat PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ikut Pemilu 2019.

"Secara politik kami dirugikan, dizalimi dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa menilai inilah keadaan jati diri negara kita ini. Selalu ada cara-cara tidak fair dalam menghalang-halangi sebuah partai untuk ikut dalam pemilu," kata Yusril di kantor Badan Pengawas Pemilu,Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2018.

Yusril menuturkan, mendapat laporan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Papua Barat bahwa lolos dalam pemeriksaan. Namun, tetiba mendapat kabar PBB dinyatakan tidak lolos oleh KPU Pusat. 


Menurutnya, ada dua dugaan, pertama adalah berita acara diubah sesudah pleno KPU Provinsi Papua Barat. Kemudian dinyatakan tidak lolos dan itu diumumkan oleh KPU Pusat pada 17 Februari. 

"Kedua adalah bahwa setelah direvisi dan kemudian diumumkan lolos verifikasi di Provinsi Papua Barat. Nah, ini mereka tidak memperbaiki berita acara yang menyatakan bahwa PBB sudah lolos dan itu yang dikirimkan ke Jakarta," bebernya. 

Yusril mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU pusat. Ia pun mengaku, telah berkomunikasi dengan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari agar permasalahan ketidaklolosan PBB bisa diselesaikan. 

"Tapi menurut juru bicara KPU kami yang ada di KPU Pusat mengatakan tidak ada langkah konkrit dari komisioner KPU. Sehingga staf yang di bawah bingung dan akhirnya ya diumumkan PBB tidak lolos," tuturnya. 

Kegagalan PBB untuk berlaga di Pemilu 2019, kata Yusril, sangat merugikan. Meskipun, kata dia, telah melapor ke Bawaslu. PBB tetap merasa rugi lantaran pengambilan nomor urut Pemilu 2019 telah dilakukan. 



(LDS)