Adkasi Dukung Pemilu Kada Melalui DPRD

medcom.id, Jakarta: Pro kontra Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilu Kada) terus menuai polemik. Kini giliran Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi) bersuara. Adkasi menyatakan dukungannya agar pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.  “Bangsa ini harus siap dengan perubahan, janganlah perubahan itu dinisbikan. Apalagi berdasarkan kajian selama ini, pemilihan langsung menelan banyak biaya serta lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,“ kata Ketua Umum Adkasi Salehudin bersama anggota Adkasi lainya, saat menggelar konferensi pers di, Jakarta, Jumat (12/9) malam.  Menurut Salehudin, pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya amat besar, menyedot anggaran hingga Rp15 triliun.  Dia membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa pemilihan kepala derah melalui DPRD merupakan sebuah kemunduran. Ia berargumen bahwa penghapusan pemilu kada langsung lebih cocok dengan kondisi di Indonesia. Masyarakat Indonesia, menurut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini, masih terombang-ambing oleh politik uang yang terjadi di setiap pemilu kada. Hemat dia, kalaupun nanti ada fakta politik uang, maka sistem pengawasannya akan jauh lebih mudah jika pemilihan melalui DPRD.  ”Sekarang sudah serba canggih dan sistem sudah lebih tertata rapi, mengawasi 55 anggota DPRD itu jauh lebih mudah ketimbang mengawasi pemilih yang jumlahnya ribuan, KPK tinggal tangkap saja,” tegasnya. Ia menyatakan pihaknya selama ini bersikap pasif terhadapa wacana kembalinya sistem pemilu kada ke DPRD.  ”Kami tidak pernah meminta atau mengusulkan. Justru wacana ini muncul dari hasil riset pihak-pihak lain, termasuk pemerintah,” cetusnya. Saat ditanya adanya keraguan banyak pihak tentang kredibilitas DPRD ketika nanti diberi kepercayaan memilih kepala daerah, Salehudin mengakui hal itu. Namun, ia merasa yakin tidak semua rakyat seperti itu.  “Ini kan mereka yang takut dengan perubahan takut kalau kepentingannya terganggu saja,” kilahnya.  Ia meyakinkan kembalinya sistem pemilihan ke DPRD bukan sebuah kemunduran demokrasi. Menurut dia, produk pascareformasi belum semua baik.  ”Jujur saja, kami tertantang dan ngin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa pilihannya mengembalikan ke DPRD tidak salah,” pungkasnya.