Dana Awal Kampanye Prabowo-Sandi Rp2 Miliar

Siti Yona Hukmana 23 September 2018 20:01 WIB
pilpres 2019Prabowo-Sandi
Dana Awal Kampanye Prabowo-Sandi Rp2 Miliar
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (kanan) saat menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Foto: Siti Yona Hukmana/Medcom.id
Jakarta: Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp2 miliar. Dana awal itu berasal dari kantong pribadi Prabowo dan Sandi.

"Duit ini berasal dari dua orang penting di republik ini yaitu Rp1 miliar dari Pak Prabowo dan Rp1 miliar dari Bang Sandi. Jadi patungan Rp1 miliar, Rp1 miliar," kata Koordinator juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 23 September 2018.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu memastikan jumlah dana kampanye Prabowo-Sandi masih akan bertambah. Prabowo-Sandi juga berkomitmen bakal memaksimalkan keuangannya untuk keperluan kampanye.


"Pendanaan kami insyaallah dimaksimalkan dari Prabowo dan Sandi sendiri," ujar dia.

Baca: Laporan Dana Awal Kampanye Jokowi-Ma'ruf Rp11 Miliar

Sementara itu, Sandi menambahkan pelaporan awal dana kampanye ini sebagai komitmennya bersama Prabowo untuk menghadirkan transparansi. Pihaknya juga akan terus menyampaikan pergerakan dana kamapanye setiap bulan.

"Yang pertama saja kan 50-50, jadi nanti kan ada laporan tiap bulan, apakah nanti jadi 60-40 atau 70-30 atau 55-45 nanti kita akan sampaikan secara transparan," ucap dia.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu ingin mengubah pengelolaan dana kampanye. Dia ingin dana kampanye dilaporkan setiap bulan kepada publik. Dengan begitu, publik mengetahui jumlah dana kampanye yang diterima dan penggunaannya.

Sandi juga ingin menerapkan sistem peringatan dini dengan menghadirkan internal audit yang langsung mendapatkan akses melaporkan, jika ada potensi atau kecurigaan penerimaan dan penggunaan dana yang menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku. 

"Internal audit itu adalah untuk memastikan persiapan kita dalam laporan bulanan maupun laporan audit yang dilakukan oleh eksternal auditor yang diharuskan pihak KPU. Dua isu tadi adalah sebuah terobosan dan inovasi yang akan membawa angin segar," imbuh dia.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id