Mahfud MD Figur Paling Tepat Dampingi Jokowi
Mantan Ketua MK Mahfud MD di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/6/2018). Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama untuk menjadi calon pendampingnya di Pemilu Presiden 2019. Dari sekian banyak nama, sosok Mahfud MD dinilai paling cocok menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan Mahfud merupakan figur komplet yang bisa diterima semua partai politik pendukung Jokowi.

"Mahfud MD sangat cocok mendampingi Jokowi karena di tengah parpol saling berebut posisi cawapres, Mahfud adalah figur yang bisa diterima semua pihak," kata Ujang, Selasa, 10 Juli 2018.


Menurut dia, Mahfud merupakan figur yang berpengalaman di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai guru besar hukum, kata Ujang, Mahfud juga selalu menjadi rujukan berbagai masalah, khususnya terkait masalah hukum dan kebangsaan.

"Dia juga berlatar belakang santri NU dan KAHMI, organisasi mahasiswa besar di Indonesia. Mahfud bisa diterima kelompok NU dan Muhammadiyah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Bagi Ujang, langkah yang harus diambil Jokowi kini adalah memilih figur bersih dan bisa meningkatkan elektabilitasnya pada Pilpres 2019. Peningkatan elektabilitas dia anggap lebih penting dibanding mengedepankan keterwakilan politik.

Jokowi dan partai pendukungnya, lanjut dia, bisa saja memilih figur dari luar Jawa sebagai cawapres. Namun, hal itu belum tentu efektif jika tidak bisa menambah elektabilitas.

Terkait keterwakilan politik, menurut Ujang, hal itu bisa dilakukan Jokowi saat membentuk kabinetnya nanti. Figur-figur dari luar Jawa yang kompeten dan berintegritas harus dipertimbangkan masuk dalam kabinet Jokowi.

"Jadi sangat rasional kalau Pak Jokowi meminang Mahfud MD karena dia intelektual dan bersih. Mahfud adalah figur yang tidak tersandera masalah hukum. Kalau soal keterwakilan politik , bisa dibangun dalam kabinet nanti. Percuma memilih figur dari luar Jawa kalau hanya demi keterwakilan politik tapi enggak bisa menambah elektabilitas," katanya.



(MBM)