Forum Senior Papua merespons pelabelan teroris terhadap KKB, Selasa, 4 Mei 2021. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Forum Senior Papua merespons pelabelan teroris terhadap KKB, Selasa, 4 Mei 2021. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon

Forum Senior Papua Minta Pemerintah Kaji Ulang Pelabelan Teroris KKB

Nasional terorisme tni polri Papua Penegakan Hukum kelompok bersenjata di papua
Anggi Tondi Martaon • 05 Mei 2021 00:00
Jakarta: Keputusan pemerintah melabelkan status teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dikritik. Forum Senior Papua meminta pemerintah meninjau ulang keputusan tersebut.
 
"Label teroris kepada KKB perlu kehati-hatian dengan harapan dapat ditinjau kembali," kata salah satu anggota Forum Senior Papua, Steve L Mara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.
 
Forum Senior Papua menilai pelabelan teroris tak tepat bagi KKB Papua. Pasalnya, latar belakang sejarah KKB berbeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pendekatan Militer Dinilai Tak Tepat Menangani KKB di Papua
 
Tak hanya itu, pelabelan teroris dianggap berdampak terhadap masyarakat Papua. Keputusan tersebut dinilai justru bisa merugikan kepentingan nasional di masa mendatang.
 
Forum Senior Papua menyarankan pemerintah mengatasi akar permasalahan di Papua ketimbang menggunakan pelabelan teroris. Merujuk hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu masalah di Papua ialah diskriminasi dan rasisme.
 
Pemerintah juga harus menyelesaikan sejumlah dugaan kasus korupsi di Papua. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua perlu dituntaskan.
 
Selain itu, Forum Senior Papua meminta pemerintah berhati-hati menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak boleh ada collateral damage dari penerapan UU Terorisme.
 
Kerusakan tambahan yang dimaksud, yaitu salah tangkap, salah tembak, salah Interogasi, dan lain-lain. Kesalahan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. 
 
"Pemerintah perlu segera melaksanakan paradigma baru Presiden Jokowi tentang pendekatan pembangunan di Tanah Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 (tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat) dan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 (tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat)," ujar dia. 
 
Sejumlah tokoh tergabung dalam Forum Senior Papua. Mereka meliputi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Freddy Numberi; anggota DPD Yorrys Raweyai; dan mantan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif