Ilustrasi- Suasana Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. MI/Susanto.
Ilustrasi- Suasana Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. MI/Susanto.

Rancangan UU Pemasyarakatan Memungkinkan Narapidana Rekreasi

Nasional narapidana
Arga sumantri • 20 September 2019 15:37
Jakarta: Draf revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memuat aturan kontroversial tentang hak narapidana. Narapidana mendapatkan hak rekreasi.
 
Aturan yang memuat hak narapidana diatur Pasal 9 dan Pasal 10 RUU Pemasyarakatan. Pasal 9 poin C menerangkan Narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta mengembangkan potensi.
 
Pasal 10 RUU Pemasyarakatan mengatur narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terserah kalau dia mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mall juga bisa. Iya kan?" kata anggota Panitia Kerja Muslim Ayub ketika dihubungi, Jumat, 20 September 2019.
 
Memurut Muslim, narapidana yang cuti atau bepergian wajib didampingi petugas lembaga pemasyarakatan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan mekanisme cuti akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). UU Pemasyarakatan hanya mengatur secara umum.
 
"PP-nya ini akan keluar nanti dalam bentuk apa cuti itu, berapa lama, akan diatur nanti. Kita tidak bisa memastikan cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP," ujarnya.
 
Penjelasan Muslim berbeda dengan anggota Komisi III DPR Arsul Sani.Arsul menjelaskan frasa rekreasi tak bisa diartikan membolehkan narapidana pelesiran. Aturan itu hanya menjadi lampu hijau kegiatan rekreasi di dalam tahanan.
 
Arsul mencontohkan kompetisi olahraga antarblok tahanan. Para narapidana juga bisa menikmati panggung hiburan dalam rangkaian perayaan hari besar nasional seperti hari kemerdekaan.
 
"Masa napi enggak boleh? Bukan jalan-jalan ke Ancol. Wong jalan bareng satu (napi) saja ribut apalagi jalan bareng (napi) satu lapas," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 19 September 2019.
 
DPR dan pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995. Pemerintah dan DPR sepakat membawa aturan itu ke paripurna untuk disahkan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif