Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. ANT/Nova Wahyudi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. ANT/Nova Wahyudi.

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Pecat ASN Koruptor

Nasional kasus korupsi
Damar Iradat • 03 Juli 2019 15:42
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur sejumlah kepala daerah agar melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. Tjahjo telah memberikan teguran tertulis kepada 11 gubernur, 80 bupati, dan 12 wali kota.
 
“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada Kepala Daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019.
 
Tercatat sebanyak 2.357 ASN harus dipecat secara tidak hormat. Dari jumlah itu, sebanyak 2.259 berada di lingkungan pemerintah daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Akmal, hingga akhir Juni 2019, pemecatan 275 ASN belum diproses Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten, dan 12 kota.
 
"Rinciannya 33 ASN di Provinsi, 212 ASN di Kabupaten dan 30 ASN di Kota,” ujar Akmal.
 
Baca: KPK Garap Pejabat Bappenas
 
Pemberhentian tidak hormat itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018. Dalam putusan itu, pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada ASN berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.
 
Sebelumnya, data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada September 2018 menyebut sebanyak 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) berstatus koruptor dan telah berkekuatan hukum tetap masih menikmati gaji dari negara.
 
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mudzakir menduga ada persoalan teknis dan nonteknis terkait hal tersebut.
 
Secara teknis, kata Mudzakir, biro kepegawaian setempat tidak mendapatkan informasi saat putusan pengadilan terbit. Imbasnya pejabat pembina pegawai dari PNS yang bersangkutan tidak mendapat informasi cukup untuk mengambil tindakan.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif