NEWSTICKER
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Kritik SBY Jadi Bahan Perbaikan Pemerintahan Jokowi

Nasional Jiwasraya
Damar Iradat • 29 Januari 2020 17:10
Jakarta: Pihak Istana Kepresidenan mengapresiasi dan berterima kasih atas kritik dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait PT Asuransi Jiwasrya (Persero). Kritik SBY jadi bahan masukan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
 
"Kepada Bapak SBY kami juga ucapkan terima kasih atas kritik dan masukannya dan kami perhatikan apa yang menjadi masukan Pak SBY," kata juru bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.
 
Fadjroel menyebut setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merupakan bukti demokrasi di Indonesia berjalan lancar. Kritik juga menjadi masukan Jokowi-Ma'ruf menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terhadap Pak SBY, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), nonpartai, terima kasih, artinya demokrasi bekerja di negeri ini. Enggak ada yang dapat perlakuan buruk apabila mengkritik di Indonesia," ujar dia.
 
SBY buka suara perihal perkembangan terkini kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). SBY menyampaikan sederet penjelasan dalam tulisan berjudul 'Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan Selamatkan Negara dari Krisis yang lebih Besar' yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin, 27 Januari 2020.
 
SBY sengaja tidak berkomentar apa pun saat kasus Jiwasraya mencuat. Sebab, sebagai sebuah perusahaan, Jiwasraya bisa mengalami masalah.
 
"Pasang surut keadaan keuangan perusahaan, sehat-tidak sehat, boleh dikata lumrah. Namun, ketika dalam perkembangannya saya ketahui angka kerugiannya mencapai Rp13 triliun lebih, saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Ini cukup serius." tulis SBY.
 
Dia melanjutkan SBY tak terusik ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan permasalahan Jiwasraya sudah terjadi 10 tahun lalu. Untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi.
 
SBY juga tak terusik ketika Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan masalah Jiwasraya bermula pada 2006. Apalagi, saat itu SBY mengaku tak pernah dilaporkan terjadi krisis keuangan serius di Jiwasraya.
 
"Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya. Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?," ujar SBY.
 
SBY menyebut jebolnya keuangan Jiwasraya terjadi 3 tahun terakhir. Namun, SBY sebagai presiden sebelumnya siap disalahkan bila semua menghindar.
 
"Kalau memang tak satu pun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau," kata dia.
 
SBY terkejut dengan semangat DPR membentuk panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya. Presiden keenam itu menilai alasan pembentukan pansus untuk menjatuhkan sejumlah tokoh, antara lain eks Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
 
"Presiden Jokowi juga harus dikaitkan. Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main 'target-targetan'," kata SBY.
 
DPR memastikan penanganan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya menggunakan sistem panitia kerja (panja). Ketua DPR Puan Maharani menekankan panja Jiwasraya tidak bertujuan mempolitisasi kasus. Panja justru mengeliminasi upaya politis dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
 
Saat ini, Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI telah membentuk panja yang akan bekerja sesuai koridornya masing-masing. Mereka fokus bekerja untuk mengembalikan dana nasabah.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif