Menteri Sosial Juliari P Batubara. Medcom.id/Yurike Budiman.
Menteri Sosial Juliari P Batubara. Medcom.id/Yurike Budiman.

Mensos Gandeng KPK dan BPKP Kawal Penyaluran Bansos

Nasional Virus Korona bansos
Nur Azizah • 19 Mei 2020 17:31
Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara mengaku sudah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Ini ditandai adanya surat edaran (SE) dari KPK terkait data penerima bansos.
 
"Kerja sama dengan KPK sudah kita mulai, terbukti dengan adanya SE dari KPK mengenai data yang tidak harus mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Di luar DTKS boleh (terima bansos)," kata Juliari di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2020.
 
Juliari juga mengaku menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menerima saran BPKP hampir tiap minggu. Dia pun menyebut Kementerian Sosial dan lembaga penegak hukum selalu berkomunikasi intens untuk mengawal bantuan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami bekerja erat dengan KPK dan BPKP juga dengan Kejaksaan Agung, menyampaikan apabila ada temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami," ungkapnya.
 
Baca: Jokowi Bakal Libatkan KPK Pelototi Distribusi Bansos
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin KPK digandeng untuk mengawasi distribusi bantuan sosial. Tujuannya, pendistribusian bansos bisa berjalan transparan dan akuntabel.
 
"Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK," kata Jokowi.
 
Ia juga ingin BPKP dan kejaksaan dilibatkan. Menurut dia, tiga lembaga itu bisa mengontrol kegiatan tersebut agar jauh dari tindak pidana korupsi.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif