Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

RUU Ciptaker Mempermudah Koordinasi Pusat dan Daerah

Nasional Omnibus Law
M Sholahadhin Azhar • 12 Mei 2020 22:32
Jakarta: RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dianggap sesuai untuk memangkas tumpang tindih aturan di Indonesia.Rancangan regulasi itu dinilai mempermudah koordinasi pusat dan daerah.
 
"Menghindari tumpang tindih, inefisiensi, memudahkan orang mencari pasal-pasal, memudahkan koordinasi, dan macam-macam," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.
 
Menurut dia, RUU Ciptaker bertujuan memangkas birokrasi yang berbebelit-belit. Sebab regulasi itu mempermudah izin tanpa mengabaikan hal-hal yang diatur pemerintah pusat dan daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pola seperti ini, kata dia, layak direalisasikan. "Kodifikasi (himpunan berbagai peraturan) seperti ini sebetulnya bagus ya semangatnya," ujar dia.
 
Ray mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak boleh berhenti menjalankan tugasnya di bidang legislasi karena pandemi korona (covid-19). Menurut dia, DPR bisa mengubah model kerja dan tetap melanjutkan aktivitas legislatif.
 
"Budgeting, pengawasan dan legislasi. Itu juga tetap harus berjalan," kata Ray.
 
Baca:RUU Ciptaker Dapat Menjamin Keamanan Investasi
 
Dia mengapresiasi DPR yang telah membuat aturan tata tertib (tatib) baru untuk menunjang pembahasan legislasi secara online. Badan Legislasi DPR telah mengesahkan tatib mengatur ketentuan rapat virtual pada Kamis, 2 April 2020. Perubahan ketentuan untuk menekan penyebaran virus korona.
 
Dosen Ekonomi dan Keuangan FEBI UIN Bandung, Setia Mulyawan menilai semangat RUU Ciptaker untuk mengurangi jumlah pengangguran. Menurut Mulyawan, RUU Ciptaker dapat memberikan peluang penyerapan tenaga kerja lebih banyak.
 
Data jumlah pengangguran dari Kemenko Perekonomian mencapai 7,05 juta dan angkatan kerja mencapai 2,24 juta pada 2020. Sementara masyarakat dalam kategori setengah penganggur sebanyak 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu 28,41. Total sebanyak 45,84 juta atau 34,4 persen angkatan kerja bekerja tidak penuh.
 
"Bayangkan jika ditambah jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72 persen dari total penduduk yang bekerja. Ini jumlah yang memang harus dipastikan solusinya," tutur Mulyawan.
 
Meski demikian, pemerintah diminta mempertimbangkan mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker. Pencabutan itu akan lebih konklusif dibanding hanya menunda pembahasan.
 
“Fraksi NasDem menyatakan apresiasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Namun bagi NasDem, pernyataan tersebut masih akan menyisakan potensi resistensi dari kalangan pekerja terhadap RUU Ciptaker,” kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali lewat keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 25 April 2020.
 
NasDem berpandangan klaster ketenagakerjaan tak relevan dengan tujuan pembentukan aturan yang ingin memangkas tumpang tindih regulasi dan menyederhanakan peraturan. Klaster ini juga membuat proses pembahasan salah satu omnibus law menjadi tidak kondusif, utamanya soal debirokratisasi perizinan dan keleluasaan berinvestasi di Tanah Air.
 
“Sebagaimana kerap disampaikan, Fraksi Partai NasDem memandang akan lebih tepat jika klaster ketenagakerjaan dibahas secara terpisah di kanal yang lebih relevan terkait ketenagakerjaan. Sehingga maksud dan tujuan utama tidak melenceng (dari pencetusan RUU Ciptaker),” ucap Ali.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif