Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Foto: Medcom.id.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Foto: Medcom.id.

Tugas Berat Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 14 Mei 2020 14:56
Jakarta: Penyelenggaraan Pilkada 2020 sangat berat. Banyak hal yang harus disesuaikan akibat wabah virus korona.
 
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan penyesuaian yang dilakukan harus memiliki dasar hukum. Hal itu bisa diatur dalam undang-undang (UU) atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
 
"Tapi dalam proses penyusunan itu, KPU harus memastikan penyesuaian yang dilakukan tidak bertentangan dengan UU," kata Hadar kepada Medcom.id, Kamis, 14 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Komisioner KPU itu menyebut ada beberapa tahapan pilkada yang membutuhkan penyesuaian. Di antaranya, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, serta verifikasi dukungan pasangan perseorangan dan kampanye. Tahapan tersebut harus disesuaikan karena melibatkan orang banyak.
 
"Misalnya coklit tidak harus ke rumah, tapi melalui Pak RT saja. Itu perlu di ubah UU karena harus ke rumah," ungkap dia.
 
Namun, tidak semua penyesuaian bisa diakomodasi dalam PKPU. UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus terlebih dahulu diubah sebelum dilakukan penyesuaian yang menyeluruh.
 
Menurut dia, penyesuaian metode itu tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pilkada. Aturan tersebut hanya mengatur kewenangan KPU menunda Pilkada 2020 secara nasional akibat pandemi korona, bagaimana memutuskan pilkada lanjutan, dan terkait waktu penyelenggaraan yang ditetapkan pada Desember 2020.
 
"Jadi yang lain tidak ada, dia hanya tiga isu itu," sebut dia.
 
Selain itu, komponen yang memperberat pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember yakni waktu sangat mepet. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan membutuhkan waktu cukup panjang. Salah satunya PKPU.
 
Aturan teknis pelaksanaan pilkada ini harus dikonsultasikan dahulu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR. Tapi, Komisi II DPR sudah memasuki masa reses hingga pertengahan Juni 2020.
 
"Apakah DPR siap setiap saat untuk diajak konsultasi, sekarang saja sudah reses sampai bulan depan," kata dia.
 
Baca: KPU Dinilai Belum Siap Selenggarakan Pilkada di Akhir 2020
 
Tak hanya itu, PKPU tersebut juga harus melalui proses sikronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebelum diterbitkan. Proses tersebut harus dilakukan untuk mengecek apakah PKPU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 
"Dan ini (proses sinkronisasi di Kemenkumham) memakan waktu lama juga. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan," sebut dia.
 
Hadar menambahkan PKPU juga harus disosialisasikan kepada petugas di daerah melalui pelatihan-pelatihan. Dia menilai pelatihan yang dilakukan tidak maksimal jika dilakukan secara virtual. Mengingat, tidak semua bisa mengakses jaringan telekomunikasi dengan baik di daerah-daerah.
 
Oleh karena itu, Hadar menilai banyak proses dan tugas berat yang harus diselesaikan KPU untuk melaksanakan pilkada pada Desember 2020. Dia meminta KPU berani menolak pelaksanaan pada akhir tahun nanti jika memang tidak sanggup.
 
"KPU harus bisa sejak awal dia sudah melihat ini tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan, maka KPU harus bisa menyatakan secara tegas untuk menolaknya," ujar dia.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif