Wakil Koordinatir ICW Ade Irawan - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Wakil Koordinatir ICW Ade Irawan - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Dana Banpol Dianggap Mampu Perbaiki Parpol

Nasional parpol
M Sholahadhin Azhar • 28 Desember 2017 02:53
Jakarta: Dana bantuan partai politik (Banpol) dianggap mampu mengembangkan partai ke arah yang lebih baik. Alasannya, dana yang digelontorkan pemerintah membuat para kader fokus meningkatkan kualitas ketimbang mencari uang.
 
"Negara mendorong dan memastikan agar kompetisi di partai didasarkan kualitas, (sehingga) orang yang (dari) partai yang dinominasikan untuk dipilih untuk pejabat publik, adalah orang yang punya kualitas adalah orang pilihan," kata Wakil Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Ade Irawan di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 27 Desember 2017.
 
Dia mengatakan, sebelum adanya peningkatan sebesar Rp1.000 persuara dana untuk partai memang terbilang minim. Ade bahkan menyebut hal itu lah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Pasalnya, partai membutuhkan dana untuk bergerak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Ade menuturkan dampak lain juga terlihat saat orang-orang yang dipilih partai memiliki dana yang kuat. Maka dalam jangka panjang partai akan dikuasai orang-orang berduit dan kehilangan fungsi.
 
"Dibajak siapa orang yang punya uang. Jadi konsekuensinya partai ketika mencalonkan baik kepala daerah anggota legislatif bukan kader yang punya kemampuan tapi yang punya uang," ucap Ade.
 
Selain ICW, pemerintah juga mendukung kenaikan dana banpol. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah membahas formulasi dana bantuan dengan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Naingolan. Mereka sepakat bantuan itu bersifat sebagai stimulus.
 
Karena tugas kaderisasi anggota memang membutuhkan banyak biaya. Selama ini, partai hanya bisa memangkas gaji kader di DPR atau DPRD. Seperti diketahui, dana bantuan digenjot menjadi Rp1000 dari nominal sebelumnya yakni Rp108 per suara. Hal ini ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017, 29 Maret 2017.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif