NEWSTICKER
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Antara/Puspa Perwitasari

RUU Pertanahan Segera Dibahas Kembali

Nasional pertanahan
Arga sumantri • 19 November 2019 16:47
Jakarta: Pemerintah dan DPR sepakat bakal kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Regulasi tersebut gagal disahkan DPR periode 2014-2019.
 
"Tadi sudah disepakati, kita akan bahas di kesempatan pertama ini," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
 
RUU Pertanahan tak akan dibahas dari nol. Sebab, sudah masuk daftar UU yang diwariskan (carry over) ke DPR periode 2019-2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan carry over. Tapi sangat tergantung anggota DPR, sebagian besar anggota DPR baru kan," ujarnya.
 
Menurut Sofyan mayoritas substansi dalam RUU Pertanahan sudah disepakati. Ia menilai tak ada poin yang sangat kontroversial dalam RUU Pertanahan. Namun, ia menjamin tetap menampung masukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang keberatan.
 
"LSM keberatan apa masalah mereka keberatan, kita diskusi. Akan ada dengar pendapat lagi," ujarnya.
 
Sofyan mengatakan RUU Pertanahan akan di bahas pada awal 2020. Ia berharap pembahasan cepat rampung. "Mudah-mudahan dalam enam bulan pertama tahun 2020 beres," ungkapnya.
 
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengamini adanya kesepakatan soal pembahasan RUU Pertanahan. RUU tersebut bakal masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas Komisi II.
 
"Komisi II sudah sepakat, sudah menetapkan prioritas-prioritas RUU apa saja yang mau kita bahas di tahun pertama ini dan itu sudah kita ajukan ke Prolegnas. Dan salah satunya ada RUU Pertanahan," kata Doli.
 
RUU Pertanahan batal disahkan DPR periode 2014-2019. Masih ada pro dan kontra terkait RUU Pertanahan.
 
Ketua Komisi II DPR periode 2014-2019 Zainuddin Amali menyebut RUU Pertanahan bisa memberikan kepastian hukum. Misalnya, tidak boleh ada orang yang mengaku memiliki tanah. Pasalnya, banyak mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat.
 
"Dalam RUU Pertanahan yang baru ini sistemnya stelsel positif, kalau yang sekarang kan negatif," ungkap Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019.
 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai RUU Pertanahan mengembalikan ke era kolonial. Aturan itu menghidupkan kembali asas domein verklaring.
 
"Tanah tidak bisa dibuktikan pemiliknya dalam dua tahun, negara otomatis memiliki, ini sama persis," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 6 September 2019.
 
Menurut dia, RUU Pertanahan tidak mengatur mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif akibat kebijakan pemerintahan otoriter masa lalu. Aturan itu dinilai justru menimbulkan persoalan baru.
 
RUU Pertanahan dinilai mengatur urusan konflik, sangat kecil. Pembentukan pengadilan pertanahan pun berpotensi memiliki keterbatasan wewenang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dari kebijakan negara di masa lalu.
 
Pengadilan pertanahan bersifat nonretroaktif sehingga tak berwenang menyelesaikan persoalan masa lalu. Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan.
 
Pihak terkait diminta mendiskusikan kembali muatan RUU. Materi RUU harus selaras dengan konstitusi, TAP MPR Nomor IX/MPR/2011, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif