Ilustrasi. Foto: MI/Aries Munandar
Ilustrasi. Foto: MI/Aries Munandar

DPR Disarankan Tak Memaksakan Pengesahan RUU Pertanahan

Nasional pertanahan
Wandi Yusuf • 16 Juli 2019 11:30
Jakarta: Pemerintah dan DPR diingatkan tidak memaksakan pengesahan RUU Pertanahan. Sebab, masa jabatan DPR tinggal dua bulan dan banyak pihak terkait yang belum didengar pandangannya.
 
Pakar Kehutanan UGM Yogyakarta San Afri Awang mengatakan RUU Pertanahan tak sejalan dengan pemikiran dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Saya menduga ada upaya melegalkan kawasan yang selama ini dinilai ilegal atau belum memiliki izin yang sah. RUU Pertanahan ini juga lebih berpihak pada pengusaha besar, bukan pada kepentingan rakyat kecil kebanyakan yang tengah diperjuangkan Presiden untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan," kata San Afri Awang, Selasa 16 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


San Afri berpandangan, pembahasan RUU Pertanahan sebaiknya ditunda untuk didalami kembali oleh angota DPR yang baru hasil Pemilu 2019. "Jika alasan RUU ini fokus pada masalah agraria, hal itu sudah ada Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan Perhutanan Sosial. Masyarakat kecil mendapatkan akses kepemilikan legal dibawah TORA dan Perhutanan Sosial," katanya.
 
Baca: RUU Pertanahan Dinilai Masih Perlu Pembenahan
 
Dia mengungkapkan, hingga Mei 2019, TORA mencapai 2,4 juta hektare, Perhutanan Sosial seluas 3,1 juta hektare, dan pengakuan Hutan Adat sebesar 0,47 hektare.
 
Dia juga mengungkapkan keprihatinannya atas naskah RUU Pertanahan yang bertabrakan dengan regulasi lain dan ini berpotensi menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Sebab, persoalan tanah adalah persoalan hajat hidup orang banyak, bukan kepentingan kelompok kecil masyarakat.
 
"Karena itu, jika DPR mewakili kepentingan masyarakat, maka masyarakat dalam hal ini pihak terkiat harus didengar langsung masukan dan pemikirannya soal RUU Pertanahan ini. Saya mengamati, masyarakat sipil selama ini tidak dilibatkan," ujarnya.
 
Aroma Kepentingan Pengusaha Besar
 
San Afri menduga RUU Pertanahan berpihak pada pengusaha besar ketimbang kepentingan rakyat kecil yang selama hampir lima tahun ini diperjuangkan Presiden Jokowi melalui KLHK untuk mendapatkan akses penggunaan lahan.
 
"Misalnya, kawasan hutan yang sudah berubah menjadi kebun sawit dan belum beres perizinannya, akan diputihkan atau dilegalkan. Ini kan berbahaya, karena jika ada pelanggaran, tetap siapa pun harus dihukum, bukan diberi kemudahan untuk diputihkan," katanya.
 
Dia juga menduga pembahasan RUU Pertanahan selama ini terkesan tertutup, buktinya banyak pihak yang terkait langsung belum dimintai pemikirannya, bahkan terkesan diabaikan.
 
"Model dan cara-cara penyusunan UU seperti ini sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan era keterbukaan yang menginginkan segalanya transparan dan kepentingan masyarakat banyak diutamakan," ujarnya.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif