Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kritik PBNU Terkait UU Ciptaker, Mulai Pendidikan Hingga Sertifikasi Halal

Nasional pbnu Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 09 Oktober 2020 12:24
Jakarta: Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengkritik beberapa ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal pertama yang dikritik yakni terkait komersialisasi pendidikan pada Pasal 65 UU Ciptaker.
 
Ketua PBNU Said Aqil Siroj menyebut pasal ini menjerumuskan pendidikan Indonesia ke dalam kapitalisme. Hal ini dapat mengancam hak seluruh warga negara mengakses pendidikan.
 
"Pada gilirannya pendidikan terbaik hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berpunya," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketentuan kedua yang dikritik yakni pengaturan sektor ketenagakerjaan menyangkut pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan alih daya (outsourcing). Penghapusan jangka waktu PKWT paling lama tiga tahun mengancam status pekerja menjadi kontrak sepanjang berlangsungnya industri.
 
Selain itu, PBNU juga menyoroti pengurangan komponen hak-hak pekerja. Seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian.
 
Baca:NU Sarankan Pedemo Bertarung di Ranah Hukum
 
"Mungkin menyenangkan investor, tetapi merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja," ungkap dia.
 
UU Ciptaker juga dianggap mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi. Aturan ini tersebut dianggap memberikan ruang kepada pelaku usaha tambang untuk mengekstraksi cadangan mineral hingga habis.
 
"Ketentuan ini mengabaikan dimensi konservasi, daya dukung lingkungan hidup, dan ketahanan energi jangka panjang," sebut dia.
 
Pemerintah bahkan mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang. Hal ini dapat merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

Selanjutnya, UU Ciptaker dianggap mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani. Sebab,Pasal 64 UU Cipta Kerja berpotensi menjadikan impor sebagai pokok penyediaan pangan nasional.
 
Selain itu, perubahan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyandingkan impor dengan produksi pangan lokal dalam satu pasal. Hal ini dianggap menimbulkan kapitalisme pangan.
 
"Dan memperluas ruang perburuan rente bagi para importir pangan," sebut dia.
 
Terkahir, UU Ciptaker dianggap sebagai penegasan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga. Hal ini, dianggap tidak baik terhadap antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh.
 
"Dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi," kata dia.
 
Selain itu, pihak yang dilibatkan dalam pengujian sertifikasi halal tidak mengakomodasi sarjana syariah. Kualifikasi auditor halal dalam Pasal 14 UU Ciptaker dilakukan oleh sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.
 
"Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas," ujar dia.
 
(ADN)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif