Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kritik PBNU Terkait UU Ciptaker, Mulai Pendidikan Hingga Sertifikasi Halal

Nasional pbnu Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 09 Oktober 2020 12:24

Selanjutnya, UU Ciptaker dianggap mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani. Sebab,Pasal 64 UU Cipta Kerja berpotensi menjadikan impor sebagai pokok penyediaan pangan nasional.
 
Selain itu, perubahan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyandingkan impor dengan produksi pangan lokal dalam satu pasal. Hal ini dianggap menimbulkan kapitalisme pangan.
 
"Dan memperluas ruang perburuan rente bagi para importir pangan," sebut dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terkahir, UU Ciptaker dianggap sebagai penegasan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu lembaga. Hal ini, dianggap tidak baik terhadap antusiasme industri syariah yang tengah tumbuh.
 
"Dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi," kata dia.
 
Selain itu, pihak yang dilibatkan dalam pengujian sertifikasi halal tidak mengakomodasi sarjana syariah. Kualifikasi auditor halal dalam Pasal 14 UU Ciptaker dilakukan oleh sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.
 
"Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas," ujar dia.
 
(ADN)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif