Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) Bursah Zarnubi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) Bursah Zarnubi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Apresiasi Kinerja Jokowi

Nasional presiden jokowi
Siti Yona Hukmana • 30 Desember 2018 17:09
Jakarta: Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK) Bursah Zarnubi mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Selama massa pemerintahannya, Jokowi dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi.
 
"Kita layak memberi apresiasi atas keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam menjaga pertumbuhan dan pemerataan pembangunan," kata Bursah di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018.
 
Menurutnya, saat ini masyarakat luar Pulau Jawa bisa menikmati berbagai proyek infrastruktur strategis. Kemudian, angka kemiskinan turun hingga 9,82 persen, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apresiasi juga layak diberikan kepada pemerintah yang telah mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam dari kontraktor asing ke Pertamina. Serta menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum," ujarnya.
 
Lebih lanjut, ia menilai kesejahteraan masyarakat meningkat seiring semakin baiknya pelayanan kesehatan. Perhelatan besar bertaraf internasional juga sukses digelar sepertiAsian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan IMF-Word Bank Annual Meetings di Bali.
 
"Namun, sekalipun pemerintah bisa menekan angka kemiskinan hingga 9,82 persen, kesenjangan ekenomi tetap menjadi tantangan besar bangsa Indonesia," ucapnya.
 
Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya dinikmati 20 persen oleh kelompok kaya. Padahal jumlah masyarakat dengan pendapatan atas itu masih sedikit di Tanah Air.
 
Di sisi lain, ia menilai masih ada lapisan besar masyarakat yang sulit mengakses pekerjaan dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. "Kemudian, masih banyaknya kasus korupsi yang tercermin dalam banyaknya OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK terhadap kepala daerah, hakim, hingga anggota DPR RI," tutup dia.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif