Pengamat politik Ray Rangkuti - Medcom.id/M Rodhi Aulia
Pengamat politik Ray Rangkuti - Medcom.id/M Rodhi Aulia

Bawaslu Tak Boleh Sampaikan Temuan Pelanggaran Bersifat Dugaan

Nasional bawaslu Pemilu Serentak 2020
Kautsar Widya Prabowo • 13 Agustus 2020 09:45
Jakarta: Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh menyampaikan temuan pengawasan bersifat dugaan terkait adanya pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Bawaslu harus memberikan data dalam bentuk kesimpulan.
 
"Seharusnya kepastian apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan atau melakukan sinkronisasi (data pemilih)," ujar Ray kepada Medcom.id, Kamis, 13 Agustus 2020.
 
Dari kesimpulan yang seharusnya dibuat Bawaslu dapat diketahui apakah ada pelanggaran administratif atau pidana. KPU bisa segera menindaklanjuti temuan Bawaslu dengan memperbaiki data pemilih bila terdapat pelanggaran administratif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ada temuan unsur kesengajaan maka bisa dilanjutkan jadi perkara pidana," ujar dia.
 
Ray menegaskan pengawas pemilu tidak boleh bersikap asumsi atau menduga-duga. Sikap tersebut hanya diperkenankan kepada lembaga atau kelompok pemantau pemilu.
 
"Memastikan asumsi itu benar atau salah itulah tugas Bawaslu," jelas dia.
 
Baca: Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Pemilih Tak Penuhi Syarat
 
Sebelumnya, Bawaslu menemukan puluhan ribu pemilih untuk Pilkada Serentak 2020 tidak memenuhi syarat (TMS) terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Model A-KWK merupakan hasil sinkronisasi antara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial (DP4) pada Pilkada 2020.
 
"Pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Agustus 2020.
 
Afif menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan sinkronisasi dengan baik antara DPT Pemilu 2019 dan DP4 Pilkada 2020. Temuan itu didapat melalui uji petik atau pegujian dokumen daftar pemilih model A-KWK di 312 kecamatan yang tersebar di 27 provinsi.
 
"Pengawas kecamatan mendapatkan informasi dari pengawas desa/kelurahan (PDK) yang sedang melakukan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemuktahiran daftar pemilih (PPDP)," jelas dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif