Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah
Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah

Komisi II Bakal Temui MA dan MK Bahas Penanganan Sengketa Pemilu

Putra Ananda • 19 Mei 2022 17:21
Jakarta: DPR bersama pemerintah akan menjadwalkan pertemuan dengan Mahakamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertemuan guna membahas rencana percepatan penyelesaian sengketa pencalonan dalam Pemilu Serentak 2024.
 
Sebab, durasi masa kampanye selama 75 hari yang disepakati sementara oleh DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui rapat konsinyering berimbas pada masa waktu penanganan sengketa pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang perlu dipersingkat.
 
"Bawaslu telah menyanggupi penyingkatan waktu penyelesaian sengketa namun kami perlu bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membahas bagaimana mempersingkat waktu sengketa di lembaga tersebut," kata anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rapat Kerja (Raker) lanjutan pembahasan pengambilan keputusan tahapan Pemilu 2024 akan dilanjutkan pada Senin, 23 Mei 2022. Guspardi menyatakan dalam raker tersebut, ketiga lembaga, yakni DPR, pemerintah, dan KPU akan menindaklanjuti kesepahaman yang telah dihasilkan sebelumnya dalam rapat konsinyering.
 
"Hasil kesepakatakan dalam konsiyering segera kita bicarakan untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat kerja antara Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang sudah diagendakan pada pekan datang, yaitu hari Senin 23 Mei 2022," ucap Guspardi.
 
Berdasarkan hasil rapat konsinyering, setidaknya terdapat beberapa isu krusial yang sudah disepakati. Anggaran Pemilu 2024 disepakati senilai Rp76 tiriliun dari ajuan awal sebesar Rp86 trliun. Demikian dengan durasi kampanye yang telah disepakati selama 75 hari dari sebelumnya 90 hari usul pemerintah dan 120 hari usul KPU.
 
"Kampanye 75 hari dengan catatan hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah dengan menyiapkan regulasi pendukung dengan mengeluarkan keppres oleh presiden guna mendukung pengadaan logistik Pemilu 2024," kata Guspardi.
 
Baca: KPU Masih Pakai Kotak Suara Kardus pada Pemilu 2024
 
Guspardi juga memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan menggunakan skema pemungutan suara elektronik (e-voting). DPR dan KPU mempertimbangkan belum meratanya infrastruktur internet di seluruh Indonesia.
 
"Jadi sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat pemilu periode sebelumnya pada 2019," kata Guspardi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif