Mendikbud: Kurang Masuk Akal Gaji Guru Rp20 Juta
Ilustrasi-- Siswa-siswi kelas V mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Gondangdia 05, Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Arya Manggala)
Jakarta: Tim pemenangan Prabowo-Sandi sempat melontarkan janji politik menaikkan gaji guru Rp20 juta jika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 unggul dalam Pilpres 2019. Janji tersebut dinilai irasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk guru sudah hampir di atas 70 persen dari total anggaran pendidikan. Gaji guru bisa saja naik tapi mungkin tak sampai Rp20 juta.

"Apalagi mungkin belum dipahami bahwa tunjangan dan gaji guru itu beragam mulai dari guru bersertifikat dan belum bersertifikat. Masih ada juga guru yang mendapat tunjangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi kalau sampai Rp20 juta bisa saja tapi kurang masuk di akal," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 27 November 2018.


Menurut Muhadjir guru memang memiliki hak pilih sebagai warga negara namun hal itu hanya berlaku ketika mereka berada di balik bilik suara. Selebihnya mereka wajib mengedepankan profesionalitasnya sebagai guru. 

Muhadjir menegaskan guru berada pada posisi imparsial yang tidak boleh berpihak apalagi terlibat dalam politisasi profesi. Ia mengakui ada saja guru yang berpolitik namun dipastikan bahwa hal itu hanya kasus per kasus, tidak terjadi secara sistemik apalagi masif.

"Jadi persoalan pendapatan guru ini bukan berdasarkan besar kecilnya tetapi bagaimana mereka mendapatkan yang layak kemudian merata. Ada rasa keadilan di antara itu sendiri dan itulah yang menjadi perhatian dari pemerintah sekarang," ungkapnya.

Senada dengan Muhadjir, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan politisasi guru cenderung berulang namun ia menjamin setiap orang akan semakin cerdas dalam menghadapi pemilu. Tak terkecuali mereka yang berprofesi sebagai guru. 

"Kami selalu menyampaikan bahwa guru adalah kekuatan moral intelektual. Kita tidak masuk dalam arena (politik) dan bukan juga keahlian kita karena keahlian kita mengawal pendidikan ini sebaik-baiknya," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id