Sidang gugatan eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli terhadap sistem presidential threshold melalui akun YouTube 'Mahkamah Konstitusi RI'. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang gugatan eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli terhadap sistem presidential threshold melalui akun YouTube 'Mahkamah Konstitusi RI'. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Rizal Ramli Diminta Buktikan Permintaan Uang saat Pencalonan Presiden 2009

Nasional mahkamah konstitusi pemilu
Fachri Audhia Hafiez • 22 September 2020 01:28
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meminta mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memberikan bukti-bukti soal tudingan permintaan uang saat diusulkan sebagai calon presiden pada 2009. Bukti itu untuk memperkuat lgugatan Rizal Ramli terkait sistem presidential threshold (ambang batas presiden).
 
"Tadi pernah ditawari (calon presiden) tetapi harus memberikan sejumlah uang ya dari partai. Kalau misalnya ada bukti-bukti itu menunjukkan bahwa ada kerugian, karena pernah mendaftarkan (pencalonan) misalnya, itu bisa akan meyakinkan Mahkamah terkait dengan legal standing (pemohon)," kata hakim anggota Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saat persidangan yang ditayangkan melalui akun YouTube 'Mahkamah Konstitusi RI', Senin, 21 September 2020.
 
Majelis hakim menilai permohonan gugatan perlu disempurnakan. Di awal persidangan, Rizal Ramli menceritakan pengalamannya yang diminta menyerahkan uang Rp300 miliar untuk mencalonkan sebagai presiden pada Pilpres 2009. Permintaan itu berasal dari sejumlah partai yang bakal mendukungnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(Baca: Rizal Ramli Diminta Perkuat Arguman Gugatan UU Pemilu)
 
"Mereka minta kita perlu dana buat macam-macam satu partai minta Rp300 miliar itu tahun 2009. Kalau 3 partai Rp900 miliar," ujar Rizal.
 
Dia menyebut permintaan itu akibat sistem presidential threshold 20 persen. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan bandar-bandar yang mempunyai kepentingan.
 
"Kebanyakan dari calon-calon ini tidak punya uang. Sehingga yang terjadi adalah begitu mereka terpilih, lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat dan kepada bangsa atau konstituennya malah sibuk mengabdi kepada bandar-bandar yang membiayai," ujar Rizal.
 
Rizal menuturkan kondisi tersebut membuat politik uang di Indonesia kian melekat. Ia menilai kondisi tersebut menjadikan sistem demokrasi kriminal.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif