Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

NasDem: Pansus Jiwasraya Jangan Dibawa ke Arah Politis

Nasional Jiwasraya
Anggi Tondi Martaon • 05 Februari 2020 15:50
Jakarta: Partai NasDem tak mempersoalkan langkah Partai Demokrat dan PKS yang ngotot ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Namun, pansus jangan untuk agenda politik.
 
"Jangan geser ini ke arah yang politis. Pokoknya ini harus kita pikirkan soal kepentingan bangsa," kata Ketua DPP NasDem Taufik Basari di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Taufik menegaskan NasDem tidak alergi dengan Pansus Jiwasraya. NasDem sudah memikirkan upaya tersebut dan melakukan berbagai kajian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada perjalanannya Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III DPR sudah membentuk Panja Jiwasraya. Taufik menilai pembentukan panja sebagai bentuk pengawasan terhadap pengungkapan kasus Jiwasraya. Masing-masing pihak bisa saling bertukar informasi terkait pengawasan yang dilakukan di tiap komisi.
 
"Di panja, komisi ini kita sudah agendakan untuk melakukan rapat gabungan. Artinya sama saja sebenarnya tiga panja di komisi ini berkoordinasi dengan niatan awal NasDem membentuk pansus," terang dia.
 
NasDem: Pansus Jiwasraya Jangan Dibawa ke Arah Politis
Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani
 
Menurut dia, tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada tiga panja tersebut untuk bekerja. Dia berharap panja bisa mengungkap kasus korupsi di Jiwasraya.
 
"Saat ini, karena ada tiga panja ini kita optimalkan. Kalau nanti berkembang, kita lihat saja dinamika yang terjadi," ujar dia.
 
Fraksi PKS dan Partai Demokrat menyerahkan usulan pembentukan Pansus hak angket Jiwasraya (persero) ke pimpinan DPR. Dokumen tersebut diterima Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.
 
Aziz menyebut usulan itu hak legislator untuk menyuarakan pendapat sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 154 ayat (1) Peraturan DPR 1 Tahun 2014. Regulasi itu mengatur hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif