NEWSTICKER
Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

RUU Omnibus Law Serap Aspirasi Semua Kalangan

Nasional Omnibus Law
Cahya Mulyana • 14 Februari 2020 08:25
Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah kepada DPR, sudah diserahkan. Eksekutif dan legislatif menargetkan rancangan regulasi dibahas tuntas dalam 100 hari.
 
"Tugas DPR ialah memastikan bahwa semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR asal Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.
 
Menurut dia, DPR tak ingin ngebut membahas rancangan aturan itu. Legislatif harus menjalankan fungsi menjembatani aspirasi semua pihak. Agar produk legislasi yang dihasilkan dari RUU itu dapat mengakomodasi seluruh kepentingan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Willy menyebut, visi dan kepentingan investor, pengusaha, dan pekerja harus dapat dipertemukan dan diselaraskan secara seimbang. Dia mengajak semua pihak berkepentingan mempersiapkan catatan kritis dan masukan.
 
"NasDem akan sangat terbuka menerimanya untuk disuarakan di dalam pembahasan nanti. Silakan semuanya berhubungan dengan anggota Fraksi Partai NasDem di pusat dan di daerah untuk mengawal ini. Kami sangat siap untuk mengawal suara Anda, termasuk suara teman-teman wartawan," tegas dia.
 
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam berpendapat, agar tidak membuat geger masyarakat, pembahasan RUU harus dilakukan secara terbuka. Penyamaan visi di semua kepentingan juga harus dilakukan.
 
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menjelaskan dewan akan membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan efisien dan teliti. Pembahasan RUU itu akan dilaksanakan transparan dengan melibatkan seluruh pihak, dari investor, pengusaha, hingga serikat pekerja.
 
RUU Omnibus Law Serap Aspirasi Semua Kalangan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surpres sekaligus draf Omnibus Law Cipta Kerja serta naskah akademiknya ke DPR. MI/Susanto
 
Gobel menambahkan, semangat pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law Cipta Kerja akan mempermudah pengusaha mengembangkan bisnis melalui kemudahan berinvestasi.
 
"Kebutuhan tenaga kerja pun akan bertambah sehingga dapat mengurangi angka pengangguran," kata Gobel.
 
Namun, di mata Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan RUU itu. Menurutnya, pelibatan stakeholder dalam proses pembuatan RUU ini tidak utuh.
 
"Idealnya, sebelum membuat draf RUU resmi, libatkan kami, buka penuh utuh," tegas Afif.
 
Senada, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisih, menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak mewakili kepentingan buruh. Menurutnya, RUU itu hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha dan tercipta investasi.
 
"Buruh justru menghadapi ketidakpastian hingga terancam kemudahan PHK oleh perusahaan," ungkapnya.
 

 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif