Ilustrasi Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin. MI/Ramdani
Ilustrasi Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin. MI/Ramdani

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Mengubah Birokrasi Biar Lincah

Nasional jokowi maruf amin Omnibus Law 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Nur Azizah • 20 Oktober 2020 14:46
Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menyederhanakan beberapa regulasi dan birokrasi selama setahun memimpin Indonesia. Salah satunya memangkas sejumlah lembaga non-struktural yang dianggap tumpang tindih.
 
Per 20 Juli 2020, ada 18 badan yang bubarkan. Pembubaran itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 219 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
 
"Pemerintah memangkas lembaga non-struktural yang fungsinya tindih agar efektif dan efisien. Sedangkan eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam laporan satu tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Semakin sedikit lembaga, kerja pemerintah akan semakin gesit. Anggarannya pun bisa alihkan ke kementerian atau lembaga lain.
 
"Birokrasinya yang lincah ini dipastikan untuk mencapai tujuan pembangunan. Tidak ada ampun bagi birokrat ya," kata Moeldoko.
 
Baca: Bayang-Bayang Resesi di Periode Setahun Jokowi Maruf
 
Pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan. Ini salah satu cara menutup akses korupsi.
 
Moeldoko mengatakan birokrasi tak sekadar melaksanakan kebijakan, tetapi memastikan masyarakat menikmati setiap layanan yang diberikan. Kunci memberikan layanan yang baik ialah dengan kecepatan melayani, dan memberikan izin.
 
"Struktur organisasi perlu disederhanakan menjadi fungsional sesuai kompetensi. Birokrasi bersih, pemangkasan izin, penyelamatan keuangan negara menjadi strategi nasional pencegahan korupsi," ungkapnya.
 
Moeldoko mengeklaim pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja bagian dari penyederhanaan regulasi. Meskipun, aturan sapu jagat itu banyak ditolak masyarakat karena dianggap tak berpihak kepada buruh, lingkungan, dan masyarakat adat.
 
Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja membuat dunia semakin mudah dalam bertumbuh. Sebab, tidak ada lagi tumpang tindih aturan dan mencegah praktik korupsi akibat izin birokrasi yang panjang.
 
"Omnibus Law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan," ujar Moeldoko.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif