Presiden Joko Widodo. ANT/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo. ANT/Sigid Kurniawan

Jokowi Keluarkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Nasional papua presiden jokowi
Nur Azizah • 08 Oktober 2020 13:59
Jakarta: Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
 
"Memerintahkan (seluruh kementerian dan lembaga) mengambil langkah-langkah dalam melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dan di Provinsi Papua dan Papua Barat," isi Inpres dikutip Medcom.id, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Jokowi menginstruksikan pendekatan tata kelola pemerintahan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSBE) dan kebijakan berbasis data dan informasi. Pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat, dan zona ekologis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini penting dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan fokus pada orang asli Papua (OAP)" bunyi Inpres tersebut.
 
(Baca: Jokowi Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat)
 
Jokowi juga memerintahkan percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis kecamatan dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.
 
Pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah juga harus dikedepankan. Kemudian, perlu pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat.
 
"Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus diutamakan," bunyi Inpres tersebut.
 
Inpres menyebut pembiayaan dibebankan APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan. Aturan diteken Jokowi pada 29 September 2020 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif