Rumitnya Memecat Kepala Daerah Korup
Ilustrasi: Pilkada. Foto: Medcom.id.
Jakarta: Memberhentikan kepala daerah, meski yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses yang panjang agar hal itu tidak melanggar undang-undang yang berlaku saat ini.

"Diberhentikan juga menunggu dia dilantik dulu. Jadi setelah terpilih, menang, dilantik sebagai kepala daerah, baru proses pemberhentian dilakukan," kata Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Ia menjelaskan rumitnya aturan tersebut dengan mengambil contoh kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Papua, pada 2010. Ketika itu, Bupati Yusak Yaluwo ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi keuangan daerah.


Yusak, yang saat itu ditahan di LP Cipinang, dinyatakan menang dalam satu putaran di Pilkada Kabupaten Boven Digoel. Bahkan pelantikan Yusak pada saat itu dilakukan tertutup dan beberapa jam setelahnya langsung diberhentikan karena sudah berstatus terdakwa.

"Bupati Boven Digoel waktu itu dilantik dan diberhentikan pada hari yang sama. Baru kemudian wakilnya ditunjuk jadi pelaksana tugas supaya pemerintahan tetap berjalan," lanjut dia.

Peraturan seperti ini, tambah dia, tentu masih bisa berubah jika pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Di sana perlu dijelaskan adanya hal yang mengatur opsi penggantian calon kepala daerah terduga korup oleh partai politik.

Baca: Jokowi: KPK Independen

"Kalau bisa ditempuh dengan cara itu (penerbitan perppu), saya kira akan baik untuk pendidikan politik kita. Artinya, beri opsi penggantian calon yang tersangkut kasus hukum, sehingga kalau partai mau mengganti boleh, kalau tidak pun juga boleh, tetapi dengan risiko tanggung sendiri," kata Djohermansyah.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menambahkan apabila calon kepala daerah korup tetap dibiarkan bertarung dalam pilkada, hal itu akan menjadikan sistem politik di Tanah Air menjadi ternoda. "Secara logika, seharusnya secara hukum calon yang bermasalah tidak boleh dipilih," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu menimbulkan polemik mengingat pemungutan suara pilkada serentak 2018 berlangsung pada 27 Juni dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga tidak mengatur mengenai penggantian calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id