Mendagri Tito Karnavian dan dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Saut Situmorang. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Mendagri Tito Karnavian dan dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Saut Situmorang. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Tito: Hisbah Ala FPI Bertentangan dengan Hukum

Nasional fpi
Whisnu Mardiansyah • 28 November 2019 18:23
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersoalkan diksi khilafah Islamiah di visi dan misi Front Pembela Islam (FPI). Salah satu wujud konsep ini dengan penegakan hisbah atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
 
Mantan Kapolri itu menyebut implementasi hisbah terkadang dilaksanakan dengan cara main hakim sendiri oleh anggota FPI di lapangan. Fenomena ini kerap terlihat menjelang hari raya keagamaan.
 
"Ada perusakan tempat hiburan dalam rangka penegakan hisbah. Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan bertentangan dengan sistem hukum Indonesia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tito juga mempertanyakan pemahaman khilafah Islamiah yang hendak diterapkan FPI. Jika konsep itu bersinggungan dengan sistem negara, pemikiran FPI bisa melawan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Menurut dia, diksi amaliah di visi misi FPI pun masih rancu. Tito khawatir amaliah diartikan dengan perang dan aksi teror. Untuk itu, Tito meminta Kementerian Agama (Kemenag) mendalami lebih dalam diksi-diksi tersebut.
 
"Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI ya kita tunggu saja seperti apa hasilnya," ungkap dia.
 
Kemenag sempat menyatakan FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2019. Syarat PMA mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 
"Sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang surat keterangan terdaftar atau SKT-nya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag M Nur Kholis Setiawan.
 
Jajaran pimpinan Rizieq Shihab sudah menyerahkan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan dan sanggup melaporkan kegiatan. FPI juga membuat surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta tidak melanggar hukum.
 
"Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai," ungkap Nur Kholis.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif