Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. ANT/Puspa Perwitasari.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. ANT/Puspa Perwitasari.

KPK akan Surati Menteri Terkait LHKPN

Nasional Kabinet Jokowi-Maruf lhkpn
Fachri Audhia Hafiez • 25 Oktober 2019 06:43
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN). KPK bakal menyurati para pembantu Presiden Joko Widodo itu.
 
"Nanti kami surati dulu, karena ini kan baru dua hari-lah setelah dilantik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
KPK memberikan waktu tiga bulan bagi menteri yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN. Sebanyak enam menteri baru belum melaporkan harta kekayaan karena belum pernah menjabat sebagai penyelenggara negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menteri yang benar-benar baru menjabat misalnya sebelumnya pihak swasta begitu, atau bukan penyelenggara negara ada sekitar enam orang," kata Febri.
 
Kemudian ada lima menteri sempat menjadi penyelenggara negara. KPK mengimbau agar para pembantu presiden itu segera menyampaikan LHKPN. Sedangkan menteri yang telah berstatus sebagai penyelenggara negara cukup menyetor data dalam rentang waktu Januari sampai 31 Maret 2020.
 
KPK cukup getol mengimbau agar menteri Kabinet Kerja segera melaporkan LHKPN. Apalagi, Presiden Jokowi telah mengultimatum para menteri agar tak korupsi.
 
"Perintah pertama yang pada pokoknya memerintahkan agar para menteri tidak melakukan korupsi sekaligus juga menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Febri.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif