Peneliti The Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Foto: Pius Erlangga/MI
Peneliti The Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Foto: Pius Erlangga/MI

Partai Koalisi Diyakini Akan Lebih Cair

Nasional koalisi partai
Media Indonesia.com • 27 Oktober 2019 13:36
Jakarta: Peneliti The Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes meyakini partai koalisi akan lebih cair terhadap kebijakan pemerintah. Semua partai politik di Parlemen dinilai tetap akan kritis.
 
"Menurut saya partai-partai di parlemen nanti akan lebih cair meski partai tersebut mendukung pemerintahan, mereka yang bicara di perlemen juga bisa berbeda dengan pemerintah," kata Arya kepada Media Indonesia, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2019.
 
Menurut dia, fenomena ini terjadi karena tidak ada koalisi yang paten dan permanen. Di waktu tertentu, partai politik sejalan dengan pemerintah, tapi bisa juga tidak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak ada polanya sebenarnya, saat di satu isu bisa pro Pemerintah, tapi di isu lain sudah kontra. Enggak ada polanya. Jadi karena cairnya, bisa juga tergantung pada internal dan prevensi politiknya," ujar Arya.
 
Setiap kebijkan yang akan diambil, terang dia, pemerintah pasti mengomunikasikan dengan partai koalisi. Partai politik pun akan mengambil sikap yang dianggap menguntungkan.
 
"Karena kita tidak memiliki koalisi yang permanen, pasti setiap kebijakan pemerintah dikomunikasikan dengan partai pendukung, sehingga dalam sikap pemerintah dalam mengajukan suatu terobosan belum tentu disetujui dengan partai-partai pendukung," terang dia.
 
Menurut dia, hal itu masih wajar karena tidak ada koalisi permanen atau solid. Selama prosesnya melibatkan publik, ada partisipasi, dan masukan publik masih sah.
 
Ketika kabinet sudah terbentuk, lanjut dia, dibutuhkan partai-partai yang secara reguler melakukan pengawasan dan mencermati setiap kebijakan pemerintah.
 
"Itu penting karena terdapat diskursus dalam proses pembentukan kebijakan publik dengan posisi yang tidak berimbang, ini partai seperti Demokrat, PKS, dan PAN perlu mengelompok. Bukan koalisi tapi hanya mengelompok menjadi mitra kritis Pemerintah," kata dia. (M. Iqbal Al Machmudi/Media Indonesia)

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif