Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato politiknya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato politiknya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id

SBY Beberkan Arena Investigasi yang Harus Disentuh dalam Kasus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Thomas Harming Suwarta • 27 Januari 2020 23:12
Jakarta: Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada tujuh arena investigasi yang harus disentuh jika ingin mengusut tuntas kasus dugaan gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Aparat keamanan harus mencari tahu berapa triliun keuangan Jiwasraya yang jebol.
 
"Terkait jumlah kerugian, apakah benar jumlah kerugian untuk Jiwasraya sebesar Rp13,7 triliun? Benar pulakah ASABRI juga mengalami kerugian sebesar Rp10 hingga Rp16 triliun? Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan (placement) dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk? Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak? Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?" kata SBY seperti dikutip dari tulisan pada laman www.demokrat.id, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
 
Menurut SBY, aparat juga perlu menginvestigasi siapa yang menyebabkan jebolnya keuangan dari perusahaan BUMN tersebut. "Benarkah hanya lima orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja “di belakang”? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang," ujar dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aparat, lanjut dia, juga perlu mendalami apakah ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik atau kepentingan pemilu atau tidak. Investigasi ini dinilai sangat penting untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat soal adanya dana yang mengalir ke salah satu tim sukses di Pemilu 2019
 
"Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan bail-out Bank Century dulu. Karenanya, membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya," ungkap SBY.
 
SBY mengatakan pemerintah juga ke depan harus menjamin dan mengembalikan uang rakyat yang hilang akibat kasus ini. Apalagi korban Jiwasraya juga ada sebanyak 474 nasabah dengan nilai Rp574 miliar. Dia khawatir kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia akan hilang bila pemerintah tak bisa memberikan kepastian kepada korban gagal bayar Jiwasraya.
 
"Juga akan merusak kepercayaan pasar, baik domestik mupun internasional, terhadap sistem dan pengelolaan keuangan di negeri kita," kata dia.
 
Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta aparat dan pihak terkait betul-betul melihat apakah ada persamaan modus kejahatan pada kasus Jiwasraya dengan kasus-kasus lain. Dia menilai pengungkapan di arena ini sangat penting untuk diungkap.
 
"Apakah memang ada kaitan dan kesamaan modus kejahatan yang terjadi di Jiwasraya dengan BUMN-BUMN yang lain jika kelak ditemukan? Kalau memang tidak ada atau tidak ditemukan, kita bisa menghela napas dengan lega. Alhamdulillah. Namun kalau ada, krisis ini menjadi sangat serius. Mengapa? Sangat mungkin keseluruhan penyimpangan ini merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dengan para “arsitek” yang bekerja di belakangnya. Kalau mimpi buruk ini adalah kenyataannya, memang negara harus melakukan bersih-bersih secara total," terang dia.
 
SBY juga meminta pemerintah mencari solusi secara menyeluruh agar kasus serupa tak terulang. Yang perlu diperbaiki bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada pelakunya, penyehatan kembali keuangan korporat, serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah.
 
"Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan, judgement jajaran manajemen yang jauh lebih baik, serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN," pungkas dia.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif