BNPT Ditunjuk sebagai Koordinator Pemberantasan Teror
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa.
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly segera memprakarsai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) setelah revisi UU Antiterorisme disahkan hari ini. Dalam Perpres itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ditempatkan sebagai koordinator pemberantasan teror di atas TNI dan Polri.
 
"Nanti kalau sudah pelibatan (TNI) seperti itu keputusan presiden. Intinya, koordinasi ada di BNPT. Penegakan hukum ada di polisi, semua akan disamakan," kata Yasonna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Mei 2018.
 
Kemenkumham akan memprakarsai dan mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres mengatur pelibatan TNI dalam penanganan aksi teror. Perpres mengatur batasan dan wewenang masing-masing institusi. Termasuk BNPT.
 
"Kalau sudah diatur dalam Perpres tentunya (BNPT) harus bisa," jelas Yasonna.

Baca: RUU Terorisme Diklaim Terbaik di Dunia

Kata Yasonna, Perpres ini sepenuhnya menjadi kewenangan presiden. Perpres tak memerlukan konsultasi dengan DPR. Namun, penyusunannya melibatkan stakeholder terkait seperti TNI, Polri dan BNPT.
 
"Perpres kan keputusan presiden, bahwa kita nanti bicara secara informal boleh saja," ujar Yasonna.
 
Dari itu, Perpres pun tidak memerlukan persetujuan dari DPR. Yasonna tidak bisa mematok target penerbitan Perpres. "Kita akan segerakan," pungkasnya.
 
Revisi UU Antiterorisme rencanaya disahkan hari ini dalam rapat paripurna DPR. Sebelumnya, Rapat kerja Pansus Revisi UU Antiterorisme bersama pemerintah menyepakati alternatif kedua definisi terorisme. DPR dan pemerintah pun sepakat revisi UU Antiterorisme dibawa ke pembahasan tingkat 2 rapat paripurna.






(FZN)