Pemerintah Fokus Literasi Guna Tangkal Hoaks
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Foto: Antara/Yudhi Mahatma.
Jakarta: Pemerintah terus mencari cara guna menangkal berita bohong alias hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal menitikberatkan metode literasi dan edukasi guna menangkal hoaks.

"Tema utamanya bergaris merah pada literasi dan edukasi," kata Staf Khusus bidang komunikasi publik dan kerja sama kelembagaan Kominfo, Dedi Hermawan dalam diskusi PENA 98 bertajuk 'Negara dan Media melawan Hoax' di Jakarta, Senin, 7 Mei 2018, seperti dikutip dari Antara.

Dedi mengatakan, Kominfo menggandeng banyak pihak guna mengantisipasi hoaks. Misalnya, elemen masyarakat dari lintas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi). 


"Salah satu yang kita hasilkan adanya fatwa MUI tentang penggunaan medsos," ujarnya. 

Baca: Pejabat Pengelola Informasi Bisa Tangkal Hoaks

Kominfo juga mengajak dewan pers dan media massa agar turut terlibat mendeteksi berita hoaks. Kerja sama juga dilakukan dengan lembaga lain seperti Divisi Cyber Crime Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kami temukan isu, polisi yang tangani, beberapa kasus sudah ditangani. Misalnya kasus MCA (Muslim Cyber Army), dan Saracen," ujarnya. 

Belakangan, fenomena hoaks terus jadi perbincangan. Kasus hoaks juga semakin masif. 

Kasubdit Keamanan Khusus Intelkam Polri Kombes Polisi Ratno Kuncoro membeberkan, sejak 2017 hingga awal Maret 2018, Mabes Polri menangani tiga ribu lebih dugaan kasus kejahatan dunia maya. 

Baca: Hoaks Disebarkan Orang Bodoh

"Jadi di dalamnya ada cyber crime sebanyak 60 persen, penistaan-penistaan 30 persen, ada juga masalah ujaran kebencian sekitar 8 persen," kata Ratno.

Ratno menegaskan kepolisian tetap fokus dalam menangkal hoaks. Korps bhayangkara memiliki berupaya pula menerapkan langkah pencegahan dalam mengatasi kasus hoaks. 

"Tugas polisi adalah pemeliharaan keamanan kamtibmas, artinya jangan sampai masyarakat kita berantem satu sama lain karena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, perbedaan pandangan, berbeda aliran antar agama, aliran di dalam satu agama," ujar Ratno.





(DMR)